INDEF Bagikan 5 Tantangan Operasional Kopdes Merah Putih

Daftar Isi

• 1. Tantangan Sumber Daya Manusia Desa
• 2. Potensi Moral Hazard
• 3. Rentan Terhadap Korupsi
• 4. Tumpang Tindih antara Kopdes dan BUMDes
• 5. Persaingan antar Desa

Jakarta, CNBC Indonesia - Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diperkenalkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memperoleh pinjaman dari bank untuk pengadaan sembako hingga layanan simpan pinjam, pembangunan klinik, apotek, pergudangan (cold storage), serta logistik desa atau kelurahan.

Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Fadhila Maulida menjelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus diantisipasi sejak awal. Mulai dari kapasitas sumber daya manusia, skema pendanaan hingga potensi korupsi

1. Tantangan Sumber Daya Manusia Desa

Fadhila mengungkapkan salah satu persoalan mendasar adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa, tak terkecuali para pengelola koperasi dan kepala desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, mayoritas tingkat pendidikan di pedesaan adalah SD dan SMP.

Pada tahun 2023, tingkat penyelesaian pendidikan SD sederajat di desa mencapai 96,86% sementara penyelesaian pendidikan SMP sederajat hanya 87,01% dan pendidikan SMA dan sederajat hanya 56,38%.

Sementara itu, mayoritas tingkat pendidikan kepala desa hanya lulusan SMA sederajat sebanyak 57,54% diikuti oleh lulusan Sarjana 23,62%, di bawah SMA 17,01%, dan S2 dan S3 1,83%.

Fadhila nenjelaskan bahwa kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak langsung pada kapasitas tata kelola koperasi.

"Dengan minimnya SDM, kualitas pengelolaan koperasi juga akan menurun. Bahkan bagi organisasi besar, aktivitas seperti pemasaran, diskusi bisnis, dan manajemen keuangan pun memerlukan latar belakang pendidikan tertentu," ujarnya.

2. Potensi Moral Hazard

Seperti yang diketahui, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih (KKMP atau KDMP) kini dapat mengajukan pinjaman hingga Rp 3 miliar. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2025.

Adapun pendanaan direncanakan melalui perbankan nasional yakni bank BNI, BRI, Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun masing-masing desa mendapat maksimal pinjaman sebesar Rp 3 miliar dengan tenor selama 6 tahun.

Fadhila menjelaskan tantangan muncul dari sisi kemampuan dan kemauan untuk membayar kembali pinjaman.

Menurutnya,ketika telah mendapatkan Hibah, bantuan dari pemerintah, itu tingkat kemauan,untuk membayarnya itu biasanya rendah.

Karena banyak masyarakat yang merasa bantuan dari pemerintah tidak perlu dikembalikan. Hal tersebut menurutnya bisa menjadi potensi moral hazard.

"Risikonya adalah gagal bayar. Latar belakang SDM yang lemah dikhawatirkan tak memiliki tata kelola yang baik, apakah selama 6 tahun kemudian pinjaman ini akan terbayarkan? Itu yang menjadi PR-nya, itu yang menjadi pertanyaan besar. Bagaimana kalau misalkan mereka tidak bisa membayar? Apalagi ini ya, pada umumnya gitu, karakteristik masyarakat miskin gitu," ujarnya.

3. Rentan Terhadap Korupsi

Pembentukan koperasi pada umumnya, dengan asas kekeluargaan dan gotong royong serta pendekatan bottom up. Namun Fadhila menjelaskan bahwa Koperasi Desa Mera Putih berjalan pendekatan top down.

Dengan pendekatan tersebut, dikhawatirkan membuat rasa kepemilikan dan komitmen anggota terhadap keberjalanan koperasi lemah, terlebih jika dikuasai individu tertentu.

"Jadi membuat rasa kepemilikan dari keumpulan anggota itu terhadap keberjalanan koperasi ini, mungkin bisa menjadi lebih rendah," ujarnya.

Selain itu, sentralisasi kekuasaan pun juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi oleh segelintir pihak.

"Khawatirnya aspirasi masyarakat di bawah itu tidak didengarkan. Jadinya hanya keputusan dari elite tersebut yang mungkin adanya untuk kepentingan pribadinya. Nah elite top down ini dapat mengurangi manfaat nyata dari koperasi yang diterima oleh anggota itu," ujarnya.

Kekhawatiran ini pun dikuatkan dengan data Indonesia Corruption Watch yang menunjukkan kasus korupsi tertinggi pada tahun 2023 ialah di sektor desa. Adapun sekitar 50% pelaku tindak korupsi desa merupakan kepala desa terhadap dana desa.

4. Tumpang Tindih antara Kopdes dan BUMDes

Selama 10 tahun terakhir, BUMDes memberdayakan pengusaha lokal sebagai grosir pada level desa untuk menyediakan kebutuhan masyarakat desa dengan harga terjangkau. Sementara Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki peran yang kurang lebih sama.

Fadhila menekankan bahwa perlu adanya perbedaan peran antara Kopdes dan BUMDes. Selain perbedaan peran, dirinya menilai belum ada regulasi jelas terkait peran keduanya. Apakah dapat berkolaborasi atau justru tumpang tindih.

"Jadi ini nanti BUMDes-BUMDes yang berperan seperti itu, berperan untuk menjadi distributor, nantinya seperti apa ketika kopes ini sudah berjalan? Jadi perlu adanya penegasan perbedaan peran antara Kopfes dan BUMDes tersebut," ujarnya.

5. Persaingan antar Desa

Dengan model koperasi yang kurang lebih sama, Fadhila mengkhawatirkan adanya persaingan antar desa. Maka dari itu, jika ada koperasi yang tidak bisa bertahan di dalam pasar akan dengan mudah keluar dari pasar dan terpaksa harus tutup.

Menurutnya, perlu adanya diferensiasi produk dan inovasi untuk membuat produk memiliki nilai yang berbeda.

"Terus kemudian tantangannya juga dari market competition dan market share-nya. Semua desa punya koperasi, semua desa aktivitasnya sama, lalu bagaimana dengan persaingannya,"

"Nah ini yang nantinya menjadi PR juga gitu, apakah emang koperasi desa itu hanya memasarkan pada desanya tersebut atau bisa keluar desa tersebut, tapi kan bentuk dan jenis usahanya itu sama. Jadi apa yang membuat perbedaan di antara antar desa ini?," tegasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Bangun Koperasi Desa, Nasib BUMDes Jadi Begini