Potret Ribuan Kades Hadiri Peluncuran Kopdes Merah Putih
Ribuan kades hadiri peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih di Temanggung. Program ini dorong ekonomi desa lewat kerja sama BUMN dan dana desa produktif.
Ribuan kepala desa menghadiri Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa Bengkal, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Koperasi ini menjadi percontohan karena berhasil menjalin kerja sama dengan beberapa mitra Badan usaha Milik Negara (BUMN) untuk pengadaan pupuk, gas elpiji, sembako, apotek, hingga transaksi perbankan. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan meluncurkan sebuah inisiatif strategis bernama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). KDMP bukanlah program populis instan, melainkan kebijakan transformasional jangka panjang yang menempatkan koperasi sebagai aktor utama dalam membangkitkan ekonomi desa yang mandiri dan produktif. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
KDMP dirancang sebagai lembaga ekonomi kolektif yang berakar di desa dan kelurahan, dengan orientasi pemberdayaan, kemandirian, serta pemerataan ekonomi. Targetnya pun tidak main-main: sebanyak 80.000 koperasi aktif dan produktif akan dibentuk dan diberdayakan di seluruh penjuru tanah air. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Secara khusus, KDMP mendukung dua dari Asta Cita utama pembangunan nasional, yaitu Swasembada pangan berkelanjutan (Asta Cita ke-2) dan Pemerataan ekonomi dari desa (Asta Cita ke-6). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Melalui koperasi yang sehat dan profesional, KDMP bertujuan untuk: 1. Menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi desa, 2. Menciptakan lapangan kerja di desa dan menekan urbanisasi, 3. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan UMKM desa, 4. Mewujudkan kedaulatan ekonomi masyarakat desa. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-9/MK/PK/2025 sebagai bentuk dukungan terhadap program KDMP. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Dalam surat ini ditegaskan bahwa penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2025 hanya dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan terdapat akta pendirian badan hukum KDMP atau bukti pengajuan ke notaris serta surat pernyataan komitmen dalam APBDesa terkait alokasi modal awal KDMP. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
