RI Tetap Bakal Impor Rp 244 Triliun Minyak-LPG dari AS, Asal..

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia hingga kini masih membuka peluang mengimpor bahan bakar energi dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai mencapai US$ 15 miliar atau setara Rp 244 triliun (asumsi kurs Rp 16.272 per US$).

Namun, rencana tersebut akan sangat bergantung pada hasil kesepakatan tarif yang tengah dinegosiasikan antara Pemerintah Indonesia dan AS, terutama bila AS bersedia menurunkan tarif resiprokal terhadap Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan alokasi belanja energi berkisar US$ 10-15 miliar, khusus untuk pembelian minyak, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG dari AS.

"Kami dari ESDM sudah mengalokasikan sekitar US$ 10-15 miliar untuk belanja di Amerika, kalau tarifnya juga diturunkan. Tapi kalau enggak, berarti kan enggak ada deal dong? Nanti kita lihat lagi ya," ungkap Bahlil di Gedung DPR RI, Senin (14/7/2025).

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan impor sejumlah komoditas energi strategis dari Amerika Serikat, mulai dari LPG, minyak mentah, hingga Liquefied Natural Gas (LNG).

"LNG termasuk yang akan diimpor dari AS," ujar Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025).

Menurut Yuliot Kementerian ESDM sendiri sudah melakukan pemetaan terkait kebutuhan sumber energi yang akan diimpor. Salah satunya seperti LPG yang kebutuhannya cukup besar.

"Yang pertama kan kita membutuhkan LPG, jadi untuk LPG kita juga akan meningkatkan impor dari Amerika," ujarnya.

Selain itu, kebutuhan minyak mentah untuk kilang dalam negeri juga akan dipenuhi sebagian dari AS. Selama ini, Indonesia telah mengimpor crude dari Amerika, namun tidak langsung, melainkan melalui negara lain sebagai perantara.

Seperti diketahui, Pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump tetap mengenakan tarif 32% kepada Indonesia meskipun Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi sejak awal April 2025 setelah Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal perdananya.

Kebijakan ini mulanya berlaku efektif per 1 Agustus 2025. Namun kabar terbaru, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia mendapatkan penundaan penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32%.

Hal ini diperoleh usai melakukan negosiasi dengan US Secretariat of Commerce Howard Lutnik dan United States Representative Jamieson Greer, pada 9 Juli 2025.

Airlangga kembali ke AS sebagai bentuk respons terhadap pengumuman Trump yang tetap memberlakukan tarif 32% seusai mengadakan negosiasi selama 90 hari, sejak pertama kali ia mengumumkan kebijakan perang tarif pada April 2025.

"Jadi pertama tambahan 10% (anggota BRICS) itu tidak ada. Yang kedua waktunya adalah kita sebut pause, jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada," kata Airlangga, di Brussels, Belgia, dikutip Minggu (13/7/2025).

Airlangga mengatakan bahwa dari lawatannya ke Washington, AS itu, Indonesia diberikan waktu tiga minggu untuk melakukan negosiasi lanjutan. Guna menyelesaikan finalisasi negosiasi yang dilakukan.

"Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Secretary Lutnik maupun Ambassador Greer dari USDR itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan," kata Airlangga.

"Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan," sambungnya.

Baca: Harga Batu Bara Meroket, Siap-Siap Pengusaha Akan Dikenakan Bea Keluar

(ven/wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Imbas Nego Tarif Trump, RI Bakal Kurangi Impor Minyak dari Arab-Afrika