Terlalu Gemuk, Trump Mulai PHK 15% PNS Amerika

Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), akan mulai mengirimkan pemberitahuan untuk merumahkan sejumlah karyawannya. Hal ini disampaikan dua pejabat senior departemen strategis itu kepada CBS News, Jumat (11/7/2025).

Dalam laporan itu, 15% dari total tenaga kerja Deplu akan terdampak. Pemotongan tersebut akan mencakup PHK atau pengurangan tenaga kerja (RIF), pengunduran diri sukarela oleh staf  serta dalam program pembelian aset pemerintahan Presiden Donald Trump.

"Departemen tersebut juga akan menutup atau menggabungkan sejumlah kantor yang berbasis di AS dan menata ulang bagan organisasinya segera setelahnya. Setelah pemberitahuan pengurangan masa kerja dikeluarkan, kami akan memasuki masa transisi beberapa minggu untuk menerapkan struktur organisasi baru secara bertahap," kata seorang pejabat.

"Jumlah total PHK yang diperkirakan dalam beberapa hari mendatang akan cukup mendekati sekitar 1.800 yang tercantum dalam rencana yang diajukan ke Kongres awal tahun ini," tambahnya.

Draf pemberitahuan pengurangan tenaga kerja yang diperoleh CBS News menyatakan bahwa tujuannya adalah "merampingkan operasi domestik agar fokus pada prioritas diplomatik". Pejabat senior itu menambahkan pemotongan tersebut "telah dirancang secara hati-hati untuk memengaruhi fungsi non-inti".

Pejabat tersebut mengatakan perubahan tersebut bertujuan untuk merampingkan birokrasi yang membengkak ini, memangkas departemen yang berlebihan, mengkonsolidasikan fungsi-fungsi lain seperti sumber daya manusia dan keuangan. Ini juga bertujuan mengalihkan lebih banyak fokus ke kedutaan besar dan kantor-kantor asing yang ditugaskan untuk menangani wilayah-wilayah tertentu.

Sebagai contoh, Departemen Luar Negeri yang memiliki beberapa kantor untuk mengawasi sanksi. Jumlahnya saat ini akan dipangkas.

"Sekarang, tidak ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja di salah satu kantor sanksi tersebut tidak melakukan pekerjaan dengan baik atau bukan anggota keluarga Departemen Luar Negeri yang berharga," katanya.

"Tetapi pada akhirnya, kita harus melakukan apa yang benar untuk misi dan apa yang benar untuk rakyat Amerika, dan itu berarti memiliki satu kantor sanksi gabungan," tambah pejabat tersebut.

Pemangkasan yang telah lama direncanakan ini terjadi beberapa hari setelah Mahkamah Agung (MA) menyetujui rencana besar pemerintahan Trump untuk memangkas jumlah pegawai pemerintah. Hal ini otomatis menunda perintah pengadilan yang lebih rendah yang menghentikan rencana PHK di puluhan lembaga federal.

Pemangkasan anggaran di Departemen Luar Negeri telah memicu penolakan dari anggota parlemen Demokrat, yang berpendapat bahwa langkah tersebut dapat merusak upaya diplomatik Amerika. Banyak staf departemen juga telah menyatakan kekhawatiran atas perubahan tersebut.

Tak hanya yang di PHK, sejumlah pegawai yang dimobilisasi ke divisi lainnya juga memprotes kebijakan ini. Hal ini ditakutkan tidak sesuai dengan kompetensi mereka.

"Jadi mengapa Anda menghukum mereka karena sebelumnya pernah memegang pekerjaan yang tidak lagi mereka tekuni? Itu sama sekali tidak masuk akal," ujar seorang pegawai.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 21 Proyek Infrastruktur Jadi Korban Efisiensi Anggaran, Ini Daftarnya