Ternyata! Begini Strategi Vietnam Dapat Tarif Lebih Rendah dari Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump telah menetapkan tarif impor Indonesia sebesar 32%. Keputusan ini tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah RI yang telah bernegosiasi selama 90 hari. Sementara itu, negara tetangga RI, Vietnam dikenakan tarif impor yang lebih ringan, yakni 20%.

Menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, keputusan Washington itu didasari oleh pertimbangkan global, bukan perhitungan per negara. Selain itu, transaksi antar negara dengan AS pastinya berbeda-beda.

Haryo mencontohkan pangsa ekspor Indonesia ke AS hanya 10%, lebih kecil daripada Vietnam yang sebesar 27%.

"Jadi pasti ada kepentingan-kepentingan yang tiap-tiap negara dengan mereka [AS] itu berbeda. Jadi kita tidak berangkat dari situ. Tapi tentu kita berharap di ASEAN kita mendapatkan tarif yang bagus," kata Haryo di Gedung Kemenko Perekonomian, Rabu (9/7/2025).

Namun, Haryo tidak menyangkal bahwa Indonesia belum melakukan langkah konkret khusus seperti Vietnam. Ia mengatakan surat keputusan tarif dari Presiden Trump kepada Presiden RI Prabowo Subianto menyebut hambatan tariff barriers dan non-tariff barriers berupa hambatan non-tarif seperti regulasi, izin, dan lainnya.

"Jadi kalau tariff barrier itu ya kita sedang berdiskusi ya berdasarkan volume dan yang lain-lainnya ya. Nah kalau non tarif itu sebenarnya tidak hanya dengan kejadian kebijakan tarif Amerika Serikat juga. Kita selama ini juga, kawan-kawan tahu., bahwa kita ada tim deregulasi," jelas Haryo.

Selain itu, ia menyebut pemerintah RI juga melakukan langkah-langkah lain seperti menerapkan Online Single Submission (OSS) alias sistem perizinan terintegrasi untuk mempermudah investor masuk ke Indonesia. Kemudian, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) 28 terkait insentif investasi.

"Jadi itu termasuk upaya untuk mempermudah investasi di Indonesia dan itu tidak hanya berlaku untuk Amerika Serikat saja tentunya. Jadi upaya-upaya yang non tarif barier itu juga kita sampaikan namun itu tentu tidak ada kekhususan hanya dalam rangka perundingan tarif ini. Memang itu selama ini berjalan," ujar Haryo.

Sebagai perbandingan, Vietnam tidak hanya bernegosiasi dengan AS, tetapi juga telah melakukan reformasi struktural dan kebijakan domestik yang konkret. Mulai dari memangkas birokrasi hingga perubahan kebijakan perdagangan.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dijadwalkan untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, serta perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer pada pekan ini.

Haryo mengaku pihaknya kaget dengan keputusan Trump yang keluar lebih awal dari jadwal awal. Namun, menurutnya keputusan Washington itu didasari oleh pertimbangkan global, bukan perhitungan per negara.

"Nah, jadi kita ingin menunjukkan sekali lagi dan kita belum menganggap ini selesai. Karena di surat mereka juga menyampaikan bahwa pertama, tadi dia [kebijakan tarif impor RI 32%] masih [berlaku nanti di tanggal 1] Agustus. Dan kemudian juga, saya merasa lewat Agustus pun ini negosiasi juga belum selesai," ujar Haryo.

Ia menyebut kesempatan negosiasi jilid II menjadi kesempatan bagi pemerintah RI untuk menyampaikan bahwa Indonesia "sangat penting" dan saat perlu menjadi mendapatkan prioritas dari negeri Paman Sam itu.

Haryo tidak menyebutkan berapa target tarif impor RI yang ingin dicapai pemerintah RI dalam negosiasi jilid II dengan Washington. Ia menyebut Indonesia merupakan salah satu negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang dikenakan tarif impor tertinggi, dan berharap agar bisa setara atau lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya.