Anggaran 2026 Rp 70,8 T Kurang, Menteri PU Minta Tambahan Rp 68 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan pagu indikatif anggaran kementeriannya untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp70,86 triliun. Namun, angka itu dinilai belum mencukupi untuk menjalankan berbagai program strategis, terutama dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

"Jadi pada 15 Mei 2025, kami mendapatkan pagu indikatif (untuk tahun 2026) sebesar Rp70,86 triliun dari surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas," kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Baca: Dapat Anggaran Rp 73,76 T, Menteri Hanggodo Fokus Bangun Jalan-Irigasi

Dari total tersebut, alokasi terbesar akan diberikan ke Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp31,8 triliun, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Rp20,5 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Rp13,53 triliun, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp4,11 triliun.

"Sementara untuk Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal, serta beberapa Direktorat Jenderal lainnya kami alokasikan sekitar Rp900 miliaran," ujarnya.

Menurut Dody, fokus program pada 2026 masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni preservasi jalan dan pembangunan konektivitas wilayah, serta penguatan sistem irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

"Fokus kami di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah memperkuat irigasi-irigasi, kami mulai dari primer, sekunder sampai dengan tersier," ucap dia.

Namun demikian, Kementerian PU menyatakan masih memerlukan tambahan anggaran cukup besar. "Dari hasil exercise kami secara mandiri, sebetulnya untuk tahun anggaran 2026 kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp68 triliun," tegas Dody.

Dari tambahan tersebut, Rp65 triliun akan digunakan untuk program teknis dan Rp3,6 triliun untuk dukungan manajemen.

"Rp65,28 triliun yang kami mohonkan dan belum tertampung di pagu indikatif 2026, mencakup swasembada ketahanan pangan sebesar Rp4,92 triliun, dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi, pengendalian banjir dan penyediaan air baku di wilayah-wilayah strategis," paparnya.

Tambahan anggaran juga mencakup penyelesaian kontrak tahun jamak senilai Rp12 triliun, termasuk proyek multi-tahun seperti sekolah rakyat. "Termasuk di dalamnya adalah sekolah rakyat dan MYC (multi years contract) baru Rp260 miliar," jelas Dody.

Ada juga pendanaan proyek-proyek berbasis pinjaman, yakni Rp1,35 triliun pinjaman luar negeri dan Rp900 miliar pinjaman dalam negeri. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan tol Serang-Panimbang dan infrastruktur lainnya.

Beberapa kegiatan baru yang diajukan tahun 2026 senilai Rp17,6 triliun mencakup pembangunan Politeknik PU, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan berbagai proyek perencanaan nasional.

"Kami juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk dukungan teknis pusat atau balai," imbuh dia.

Kementerian PU, katanya, juga mencadangkan Rp2,49 triliun untuk pembebasan lahan non-PSN, serta dana darurat bencana sebesar Rp550 miliar. Untuk program padat karya dan infrastruktur berbasis masyarakat seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dianggarkan sebesar Rp3,98 triliun.

Baca: Tol Tambah Panjang 29 Km, Sigli-Banda Aceh Terasa Sejengkal

Selain itu, sebesar Rp6 triliun disiapkan untuk menjaga dan mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, termasuk pemeliharaan irigasi, jalan, jembatan, dan sarana permukiman.

Tak kalah penting, Kementerian PU juga melanjutkan program pembangunan 100 sekolah rakyat per tahun dengan anggaran Rp10 triliun, serta mendukung infrastruktur di daerah otonomi baru Papua sebesar Rp1,7 triliun.

Terakhir, untuk belanja pegawai dan operasional lembaga, Dody menyebut ada kebutuhan Rp3,6 triliun. "Yang terdiri dari belanja pegawai Rp2,8 triliun mencakup tambahan kebutuhan akibat rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2025 serta kekurangan pembayaran pegawai. Belanja non operasional termasuk operasional perkantoran dan sistem informasi senilai Rp760 miliar," pungkasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggarannya Dibabat Habis, Menteri Hanggodo: Gaji-Honorer Tak Masalah