Menko Polkam Minta Anggaran Rp 728,8 M di 2026, Buat Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Indonesia Budi Gunawan (BG) meminta tambahan anggaran 2026 lebih besar dari tahun ini. Nilainya hampir 7 kali dari pagu awal, yakni mencapai Rp 728,8 miliar.

Adapun, BG mengungkapkan berdasarkan surat bersama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Polkam memperoleh pagu indikatif pada 2026 sebesar Rp 126,5 miliar. Namun menurutnya angka itu belum mencakup belanja untuk pelaksanaan tugas koordinatif.

"Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," katanya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar), Senin (7/7/2025).

Baca: BG Turun Tangan Buru Ormas Pemalak Pengusaha di 3 Lokasi, Ini Hasilnya

Anggaran itu akan digunakan untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 195,3 miliar, dimana untuk koordinasi politik dalam negeri, koordinasi politik luar negeri, pertahanan negara, hingga koordinasi dan informasi.

Sedangkan program dukungan manajemen Rp 533,5 miliar, yang akan digunakan untuk pembangunan command center politik sebesar Rp 250 miliar.

"Command center ini sangat diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran bukan sekedar hanya infrastruktur fisiknya semata, tapi juga merupakan pengelolaan data, dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time," katanya.

Baca: BG Turun Tangan Buru Ormas Pemalak Pengusaha di 3 Lokasi, Ini Hasilnya

Menurut BG, urgensi pembentukan Command Center sangat penting karena tantangan yang dihadapi Indonesia bersifat kompleks. Sebabnya perubahan dunia sangat cepat yang berasal dari eskalasi konflik sosial, ancaman digital, gangguan ketertiban, keamanan, hingga tekanan geopolitik regional maupun internasional.

"Command center akan menjadi mata dan otak Kemenko Polkam dan jajarannya dalam memantau mengantisipasi dan mengoordinasikan lintas kementerian lembaga," kata BG.

Selain itu menurut eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menegaskan bahwa anggaran yang dirancang oleh kementeriannya sudah terukur dan strategis sebagai respons adanya dinamika politik dan keamananan.

Sehingga menurutnya, usulan anggaran Rp 728,8 miliar merupakan kebutuhan minimal yang riil untuk memastikan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring evaluasi dapat berjalan efektif dan efisien.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Ini Arahan Prabowo untuk Tim Negosiasi Tarif Trump