DPR Tagih Soal Kredit SPPG MBG hingga Kopdes, Ini Jawaban OJK

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyinggung kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian program prioritas pemerintah makan bergisi gratis (MBG).

Sebab, berdasarkan aspirasi yang ditemui di lapangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memerlukan akses pendanaan.

Menurutnya, dalam menjalankan program MBG, ada biaya konstruksi dapur, pengadaan peralatan dapur, pengadaan peralatan makanan, hingga pengadaan kendaraan untuk mengantar.

"Sampai hari ini, setelah saya berkunjung, ke beberapa wilayah di Indonesia, di luar daerah pemilihan saya, saya mendapati belum ada dukungan dan partisipasi dari perbankan, dari industri keuangan, terhadap program ini dalam pra-produksi," ujarnya dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (3/7).

Ia meminta ada peran perbankan nasional untuk membantu pendanaan SPPG bahkan membentuk desain kebijakan sebagai bentuk dukungan industri keuangan, sektor keuangan terhadap pembiayaan ini.

"Sehingga ke depan, akselerasi penyediaan infrastruktur untuk program MBG ini akan bisa kita wujudkan sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini aspirasi," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK telah menyampaikan jalan keluar desain bisnis modern yang tepat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang ada.

Selain itu, skema maupun proses untuk pembayaran dan kesiapan dukungan pemerintah juga akan ditindaklanjuti.

Ia juga menekankan, kontribusi sektor jasa keuangan kedepan juga mengedepankan program prioritas pemerintah, termasuk optimalisasi terhadap MBG.

"Kedepan menjaga momentum dan kontribusi Sektor yang kuat mendukung pembangunan prioritas pemerimntah, kami tetapkan 4 arah, pertama, optimalisais kontribusi sektor jasa keuangan terhadap program priotroras terkait peran utama MBG," pungkasnya.