Menhan RI: Kebutuhan Jet Tempur Cs TNI Dipasok Tanpa Pembatasan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin buka-bukaan mengenai kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal itu disampaikan Sjafrie dalam keterangan pers setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Baca: 10 Kementerian dengan Anggaran Jumbo: Ada Polri dan Kemhan

Mengawal keterangannya, dia menjelaskan kondisi geostrategi, kondisi geopolitik, dan kondisi geoekonomi menuntut sektor pertahanan yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, yang bertugas untuk merumuskan kebijakan strategi dan administrasi anggaran dan Panglima TNI yang merumuskan kebijakan operasional TNI yang akan dilaksanakan para kepala staf angkatan.

"Jadi inti dan kesimpulan yang dibahas tadi adalah sektor pertahanan dalam hal ini Kemhan dan TNI meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dengan terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan Trisula Nusantara. Trisula itu adalah matra darat, matra laut, dan matra udara," ujar Sjafrie.

"Tentunya kebutuhan-kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara ini dipasok tanpa pembatasan. Kita sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan juga berada pada garis nonblok itu tidak mempunyai restriksi apa-apa terhadap pengadaan alutsista," lanjutnya.

Oleh karena itu, Sjafrie mengungkapkan, kebutuhan pengguna dan pembina kekuatan difasilitasi untuk memperkuat kekuatan matra darat, matra laut, dan matra udara.

Lalu, bagaimana dengan rencana pengadaan alutsista dari Rusia? Sjafrie tidak menampik ada tantangan berupa CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act atau undang-undang Amerika Serikat yang memberikan sanksi kepada negara-negara yang dianggap melakukan tindakan yang merugikan kepentingan nasional AS) yang menjadi ketentuan dari AS sampai dengan saat ini.

"Tetapi sampai dengan saat ini, kita bisa melakukan sesuatu upaya-upaya yang kita lakukan dari dalam negeri untuk memperbaiki Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 yang memerlukan perbaikan. Dan kita tidak ada masalah-masalah yang berhubungan dengan sanksi," kata Sjafrie.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional, Singgung ini