Video: Pemerintah Pusat-Daerah Tak Sinkron, SDM & Politik Jadi Kendala

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya menyelaraskan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi tantangan serius. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti bahwa hambatan utama bukan hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia dan dinamika politik lokal di tingkat daerah.

Menurutnya, konflik antar lembaga eksekutif dan legislatif daerah juga menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan pusat. Ketidakharmonisan ini berujung pada lambatnya eksekusi program-program strategis yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Di sisi lain, Bima Arya juga menyinggung keluhan yang kerap muncul dari pemerintah daerah, yakni rumitnya birokrasi dan keterbatasan wewenang. Namun, ia menegaskan bahwa solusi sudah ditawarkan melalui digitalisasi sistem pemerintahan.

Saksikan dialog Shafinaz Nachiar bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam Economic Update di Program Closing BellCNBC Indonesia, Rabu (02/07/2025).