NATO Naikan Anggaran Pertahanan jadi 5% dari PDB, RI Saja Baru 1%!

Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik geopolitik yang kian memanas di berbagai belahan dunia membuat negara-negara menaikkan anggaran pertahanannya untuk 2026, termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pertahanan atau militer Indonesia akan mengimbangi porsi anggaran negara-negara yang masuk kategori berpendapatan menengah ke atas sebesar 1,6% dari PDB.

Berdasarkan catatannya, porsi anggaran militer untuk Indonesia akan mencapai lebih dari 1% PDB untuk periode 2025-2029, dari sebelumnya saat periode 2013-2022 di kisaran 0,8% PDB.

Baca: Sri Mulyani Ungkap Total Utang Pemerintah Rp10.269 T di Akhir 2024

"Untuk upper middle income country belanja untuk military spending sekitar 1,6% dari GDP Indonesia, mungkin sekitar 1% dari GDP," tutur Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait KEMPPKF dan RAPBN 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Sri Mulyani menegaskan, di tengah terus memanasnya tensi konflik geopolitik, peningkatan anggaran pertahanan di negara-negara kekuatan besar, seperti yang tergabung ke dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) juga telah membuat kenaikan anggaran pertahanan naik dari 2% menjadi 5%.

"Kalau dilihat benchmark secara global, jumlah anggaran untuk pertahanan di berbagai negara seperti saya sampaikan bahkan NATO melonjak sangat tinggi," tegas Sri Mulyani.

Adapun strategi kebijakan peningkatan anggaran militer ini ia katakan untuk mengakomodir modernisasi Alutsista, kemandirian industri pertahanan dalam negeri, pembangunan batalyon teritorial pembangunan, penguatan komponen cadangan, kesejahteraan prajurit, dan memperkuat keamanan siber sebagai pilar ketahanan negara.

"Dalam konteks geopolitik yang meruncing adalah penguatan pertahanan semesta," paparnya.

Baca: 10 Kementerian dengan Anggaran Jumbo: Ada Polri dan Kemhan

Seluruh strategi itu ia sebut untuk menangani berbagai tantangan pertahanan negara, mulai dari anggaran pertahanan belum optimal (<1% PDB), jumlah peralatan militer strategis (alutsista) yang masih terbatas, serta Index Military Capability yang masih perlu diperbaiki.

"Kita memahami indonesia dari sisi belanja militer, indeks military capability kita termasuk yang masih perlu diperbaiki," ucapnya.

"Belanja militer kita selama ini perlu untuk terus dimodernisasikan termasuk dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini terjadi dan keinginan presiden untuk membangun industri di dalam negeri," ujar Sri Mulyani.

Sebagai catatan, merujuk data Kementerian Keuangan, anggaran fungsi pertahanan melonjak dari Rp 106,8 triliun pada 2018 menjadi Rp 174,94 triliun pada 2024.

Kemudian, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai PDB Indonesia pada 2024 sebesar Rp22.139 triliun. Dengan demikian, anggaran fungsi pertahanan terhadap PDB sebesar 0,79%.

Dalam 10 tahun terakhir anggaran fungsi pertahanan terhadap PDB belum pernah menyentuh 1%. Anggaran tersebut menyebar di Kementerian Pertahanan hingga Kepolisian RI.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Update Baru Trump Usai Gencatan Senjata Israel-Iran, Guncang NATO