Warga Thailand Gelar Demo, PM Paetongtarn Diminta Mundur

Jakarta, CNBC Indonesia - Ratusan warga Thailand turun ke jalan di pusat kota Bangkok pada Sabtu (28/6) untuk menuntut Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mundur dari jabatannya. Aksi ini merupakan bentuk kemarahan publik atas sengketa perbatasan dengan Kamboja yang terus memanas.

Aksi ini menjadi demonstrasi anti-pemerintah terbesar sejak Paetongtarn dan partai Pheu Thai berkuasa pada 2023. Tekanan terhadap Paetongtarn (38) pun semakin meningkat, di tengah upayanya menghidupkan kembali perekonomian yang lesu dan menjaga stabilitas koalisi pemerintah yang rapuh, jelang kemungkinan mosi tidak percaya bulan depan.

Aksi di kawasan Victory Monument tersebut dipimpin oleh kelompok United Force of the Land, yang dikenal sebagai kumpulan aktivis nasionalis dan kerap menggalang protes terhadap pemerintahan yang berafiliasi dengan keluarga Shinawatra sejak dua dekade terakhir.

Ketegangan politik ini terjadi setelah bocornya rekaman percakapan Paetongtarn dengan mantan PM Kamboja Hun Sen. Dalam rekaman itu, ia terlihat mencoba menyenangkan Hun Sen sekaligus mengkritik perwira tinggi militer Thailand-hal yang memicu kemarahan berbagai pihak, termasuk militer dan kalangan konservatif.

Akibatnya, Partai Bhumjaithai yang sebelumnya menjadi mitra koalisi menarik dukungan. Kini, Paetongtarn hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen dan bisa menghadapi mosi tidak percaya saat sidang dimulai kembali minggu depan, demikian dikutip dari Reuters, Sabtu (28/6/2025).

Selain itu, Paetongtarn juga tengah diselidiki oleh Mahkamah Konstitusi dan badan antikorupsi nasional. Jika terbukti melanggar, ia bisa diberhentikan dari jabatannya.

Meski demikian, Paetongtarn mengaku tidak gentar. "Itu hak rakyat untuk menyampaikan pendapat. Saya tidak akan membalas," ujarnya.

Hun Sen, yang dulunya dikenal dekat dengan keluarga Shinawatra, bahkan secara terbuka mengecam Paetongtarn lewat pidato panjang di televisi.

Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut pidato itu "luar biasa" dan menegaskan bahwa pihaknya akan memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan sengketa dengan Kamboja.