Efek AS Bom Iran, APBN RI Bisa Berantakan-Harga Barang Siap-Siap Naik

Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan inflasi hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah Indonesia rentan terdampak memburuknya konflik Iran-Israel, yang kini melibatkan Amerika Serikat setelah negara itu membom 3 fasilitas nuklir milik Teheran di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Ekonom yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan efek rambatan konflik itu bisa menerpa inflasi Indonesia serta APBN pemerintah dari sisi beban subsidi energi, apabila lalu lintas perdagangan minyak dan komoditas lainnya di Selat Hormuz terganggu.

Ia menilai, gangguan jalur perdagangan global di Selat Hormuz, kawasan Iran, dapat memicu harga minyak melonjak, memperbesar tekanan inflasi global dan mempersempit ruang kebijakan moneter banyak negara.

Baca: Perang Dunia ke-3 di Depan Mata, Bagaimana Nasib RI? Begini Analisanya

"Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan ganda: potensi depresiasi rupiah yang dapat memicu kenaikan harga barang impor dan beban fiskal yang meningkat akibat subsidi energi yang membengkak," ucap Karimi, Senin (23/6/2025).

Karimi mengungkapkan, bila merujuk skenario terburuk yang diperkirakan Oxford Economics, harga minyak dunia bisa mencapai US$ 130 per barel, dari posisi saat ini di kisaran US$ 70 per barel, jika Iran menutup Selat Hormuz.

Kenaikan harga tersebut dapat mendorong inflasi AS ke angka 6% dan membatalkan kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini. Dampaknya, arus modal keluar dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia dapat terjadi, memperlemah rupiah, memperberat biaya subsidi energi di APBN dan memukul daya beli masyarakat.

Baca: Setelah AS Serang Iran, Pasar Pasang Mata ke Sini

Bila merujuk data realisasi subsidi energi pemerintah hingga 31 Mei 2025, nilainya memang mengalami penurunan 15,1% dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp 77,8 triliun, yakni menjadi sebesar Rp 66,1 triliun. Namun, penyebabnya sebatas harga minyak mentah Indonesia yang harganya lebih rendah dari asumsi makro di APBN 2025.

Sementara itu, dari sisi volume, realisasi subsidi mengalami peningkatan untuk mayoritas komponennya. BBM per Mei 2025 telah tersalurkan sebanyak 5,8 juta kiloliter atau naik 4,3% dari periode yang sama tahun lalu 5,57 juta kiloliter. Artinya, jika harga naik saat volume terus menanjak, tentu APBN akan kembali mengalami tekanan.

"Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk bersikap netral dalam menyikapi dampak ekonomi dari krisis global ini. Waktu untuk bertindak adalah sekarang-demi stabilitas rupiah, daya beli rakyat, dan ketahanan fiskal yang berkelanjutan," ucap Karimi.

Baca: Harga Emas Dianggap Kemahalan, Kini Perak Jadi Incaran Warga RI!

Untuk menghadapi potensi risiko itu, Bank Indonesia bersama pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, ia anggap harus segera menyusun langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat cadangan devisa, dan mengamankan pasokan energi domestik.

"Presiden dan jajaran ekonomi harus mempersiapkan langkah darurat menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Ketergantungan Indonesia pada impor energi akan menjadi beban fiskal besar jika harga minyak menembus $100 per barel," ujar Karimi.

Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dendi Ramdani juga telah mewanti-wanti risiko yang sama dengan Karimi. Ia menjelaskan sensitivitas fiskal Indonesia terhadap kenaikan harga minyak sangat tinggi.

Ia menjelaskan berdasarkan analisis Kementerian Keuangan, setiap kenaikan US$ 1 per barel akan meningkatkan biaya subsidi energi sebesar Rp 6,9 triliun.

"Jadi bisa dibayangkan kalau naik US$10 itu hampir Rp 69 triliun terus kemudian ke US$20 ya berarti hampir Rp 140 triliun, dan itu tentu akan berdampak nanti ke defisit," ujar Dendi dalam acara Squawk Box, CNBC Indonesia, Jumat (20/6/2025).

Dendi menjelaskan, walaupun biasanya pemerintah menyalurkan kompensasi dan menjaga cash flow, perusahaan BUMN seperti Pertamina dan PLN akan terdampak.

"Cashflownya itu bebannya di BUMN, tapi secara umum itu tentu akan meningkatkan harga minyak biaya domestik, dan itu berdampak pada biaya belanja subsidi pemerintah," ujarnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lengkap! Ini Daftar Kebijakan Pemerintah Hindari Momok Awal Tahun