Foto Internasional

Warga Ngamuk Mau Gulingkan Perdana Menteri, Ini Biang Keroknya

Reuters, CNBC Indonesia
Sabtu, 24/05/2025 10:20 WIB

Demonstran menyerukan penggulingan Perdana Menteri Libya yang diakui secara internasional Abdulhamid Dbeibah.

1/5 Demonstran menuntut penggulingan Pemerintah Persatuan Nasional Libya, di Tripoli, Libya, Jumat (23/4/2025). (REUTERS/Ayman al-Sahili)

Demonstran melakukan unjuk rasa di Lapangan Martir, Tripoli, Libya, Jumat (23/5/2025) waktu setempat. (REUTERS/Ayman al-Sahili)

2/5 Demonstran menuntut penggulingan Pemerintah Persatuan Nasional Libya, di Tripoli, Libya, Jumat (23/4/2025). (REUTERS/Ayman al-Sahili)

Dalam junjuk rasa tersebut, pada demonstran menyerukan penggulingan Perdana Menteri Libya yang diakui secara internasional Abdulhamid Dbeibah. (REUTERS)

3/5 Demonstran menuntut penggulingan Pemerintah Persatuan Nasional Libya, di Tripoli, Libya, Jumat (23/4/2025). (REUTERS/Ayman al-Sahili)

"Kami tidak menginginkan periode transisi yang berurutan. Kami lelah dengan periode transisi. Kami ingin mengikuti pemilu. Kami menginginkan negara sipil. Kami ingin menjadi seperti negara lain," kata pengunjuk rasa Abdelraouf Zahloul. (REUTERS/Ayman al-Sahili)

4/5 Demonstran menuntut penggulingan Pemerintah Persatuan Nasional Libya, di Tripoli, Libya, Jumat (23/4/2025). (REUTERS/Ayman al-Sahili)

Dbeibah, yang memimpin Pemerintah Persatuan Nasional negara yang terbagi itu, berkuasa melalui proses yang didukung PBB pada tahun 2021. Pemilu yang direncanakan gagal dilaksanakan tahun itu karena ketidaksepakatan di antara faksi-faksi yang bersaing, dan ia tetap berkuasa. (REUTERS/Ayman al-Sahili)

5/5 Demonstran menuntut penggulingan Pemerintah Persatuan Nasional Libya, di Tripoli, Libya, Jumat (23/4/2025). (REUTERS/Ayman al-Sahili)

Dbeibah, yang memimpin Pemerintah Persatuan Nasional negara yang terbagi itu, berkuasa melalui proses yang didukung PBB pada tahun 2021. Pemilu yang direncanakan gagal dilaksanakan tahun itu karena ketidaksepakatan di antara faksi-faksi yang bersaing, dan ia tetap berkuasa. (REUTERS/Ayman al-Sahili)