Genjot Setoran Negara, Anggota DPR Contohkan Kasino-Lapas Berbayar

Jakarta, CNBC Indonesia - Para anggota dewan di Komisi XI DPR mengusulkan sejumlah objek baru penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ini mengingat setoran PNBP yang masuk ke kas negara kini komponennya makin minim, seperti dividen BUMN yang mulai masuk ke Danantara Indonesia.

Usulan-usulan objek baru PNBP ini dari yang berbentuk jasa atau layanan di sektor pariwisata hingga ke sumber daya alam baru non minyak dan gas bumi.

"Mohon maaf nih, saya bukannya mau apa-apa, tapi UEA kemarin udah mau jalanin kasino, coba negara Arab jalainin kasino, maksudnya mereka kan out of the box gitu kementerian dan lembaganya," kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Galih Kartasasmita saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Komisi XI DPR pada Kamis (8/5/2025) lalu.

Baca: Menderita! Holding BUMN Farmasi Rugi Rp 1 Triliun Lebih di 2024

Galih berpendapat, UEA memiliki kemiripan dengan Indonesia karena sama-sama bergantung dengan sektor sumber daya alam (SDA) untuk setoran PNBP. Namun, karena sudah menyadari bahwa SDA sangat berfluktuasi dan berisiko bagi fiskalnya, layanan di sektor non SDA menjadi digenjot untuk memperoleh PNBP.

"Karena saya ingin lihat kita ini SDA terus gitu pemasukannya baik dari pajaknya maupun nonpajaknya. Pasti dari situ dua hal itu," ucap Galih.

Usulan objek PNBP lainnya disampaikan oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat, Fathi. Ia mengusulkan supaya objek PNBP seperti properti, lahan, hingga plat nomor dinaikkan tarifnya.

"Terkait plat nomor istimewa dibuat mahal saja, kalau ada plat nomor istimewa Rp 100 juta 1 tahun berani saja, makanya dibuat aturan yang benar," ujarnya.

Pilihan Redaksi Di Depan DPR, Dirjen Pajak Beberkan Penyebab Setoran Seret Awal Tahun CSIS: Ekonomi RI Memang Belum Gelap Gulita, Tapi Sudah Mendung Dividen BUMN Masuk ke Danantara, Ini Strategi Kemenkeu Tambal APBN Ekonomi RI Kuartal I-2025 Cuma 4,87%, Bagaimana Nasib ke Depan? Tok! DPR Setuju Pagu Anggaran Kemenhub Naik Jadi Rp 26,24 Triliun

Ia juga mengusulkan supaya tilang elektronik semakin diperluas dengan investasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini tilang kan masuk ke PNBP. Kalau se-Indonesia dipasang alat mungkin investasi awal lebih mahal tapi kan dia bisa generate income yang jujur," ungkap Fathi.

Fathi juga mengingatkan adanya potensi setoran PNBP yang maksimal bila layanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas dibuat berbayar secara premium.

"Ekstensifikasi kalau bisa dipikirkan lembaga pemasyarakatan kan banyak yang mungkin bisa mampu bayar. Kalau dibikin lebih bagus bisa jadi pendapatan juga. Ini ide saja, gagasan," tegasnya.

Usulan terakhir terkait objek PNBP yang bisa dioptimalkan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie. Ia menyarankan supaya pemerintah lebih cermat dalam menentukan tarif pengelolaan sedimentasi di laut.

"Karena Kemenkeu menentukan jenis dan tarifnya, apakah Kemenkeu enggak tau sedimentasi laut itu mineral, karena kan beda lumpur dan mineral tarifnya kan pasir itu mineral, sehingga tarifnya kok jadi lumpur misalnya," ungkap Dolfie.

"Nah ini peranan Kemenkeu dalam hal ini bagaimana itu ini perlu dipertajam ke depan karena kan tugasnya untuk mengembangkan kekayaan negara bermanfaat sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kantor Airlangga Tegaskan Belum Ada Pembahasan Tax Amnesty Jilid III