Video: QRIS Jadi Isu Negosiasi RI-AS, Pemerintahan Prabowo Harus Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo telah mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC untuk melakukan lobi-lobi dagang atas kenaikan tarif impor Amerika Serikat.

Sejumlah isu mencuat dari proses negosiasi dagang RI-AS terkait kritik AS terhadap kebijakan National payment Gateway (GPN), Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) hingga aturan Divestasi 51% di sektor tambang.

Di sisi lain Pemerintah China yang menjadi seteru utama AS mendorong negara-negara untuk tidak terlalu tunduk dengan pemerintah Donald Trump.

Menghadapi kondisi ini, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO, Didit Ratam berpandangan bahwa posisi Indonesia berada di tengah terkait perseteruan AS-China. Di sisi lain upaya negosiasi Pemerintah terhadap tarif impor AS yang naik hingga 32% sudah tepat dan pembahasan terkait QRIS lumrah dibuka.

Namun APINDO memandang QRIS merupakan sistem integrasi pembayaran yang sifatnya terbuka sehingga AS berpeluang bekerja sama dalam hal ini. Lalu seperti apa pelaku usaha melihat tantangan dari proses negosiasi RI-AS? bagaimana dampak disorotnya QRIS oleh AS?

Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional APINDO, Didit Ratam dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 23/05/2025)