Bos Pengembang Teriak, Tunjuk Penyebab Orang Mendadak Batal Beli Rumah

Jakarta, CNBC Indonesia - Bos-bos pengembang perumahan mengungkapkan saat ini terjadi fenomena pembatalan pembelian rumah. Hal itu tidak lepas dari wacana adanya rumah gratis dari pemerintah.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai pernyataan rumah gratis dari pemerintah membuat masyarakat mengira bakal mendapatkannya.

"Belum bisa dijalankan tapi wacananya tinggi. Contoh terkait rumah gratis itu. Catatan pertama itu sangat merugikan pengembang karena banyak orang ngga jadi beli, orang membatalkan dan membuat masyarakat kebingungan dan yang dirugikan developer," kata Junaidi di Jakarta dikutip Rabu (19/2/2025).

Senada, Ketum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono juga menyebut banyak masyarakat membatalkan pembelian meski sudah membayar down payment (DP) untuk transaksi. Hal itu terjadi masif di banyak pengembang.

Hal itu membuat pembelian mengerem dan geliat properti kembang-kempis. Padahal semula pengembang menaruh banyak harapan dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Euforia kita dengan hadirnya Kementerian PKP dan program 3 juta rumah. Kita pikir tahun ini berjayanya kembali properti karena diendorse pemerintah, kemudian jalan di kementerian, kemudian muncul rumah gratis, akhirnya banyak pengembang mengeluhkan akad batal," sebut Ari.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad juga mengeluhkan hal yang sama, dimana pembatalan umumnya terjadi pada rumah subsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Menurut saya pribadi kegaduhan itu yang merusak tatanan ekonomi dan ngga berpihak ke MBR, yang seharusnya dengan Kementerian PKP seharusnya dapat energi yang luar biasa, tapi belakangan ini kurang lebih saya pribadi dalam 100 hari kami mengalami ketidaksemangatan untuk membangun rumah subsidi, karena ada isu-isu miring yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Andriliwan.