Pembangunan Tak Sesuai Dokumen, KLH Langsung Hentikan Proyek KEK Lido
Pemerintah menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido. Penyegelan dilakukan pada Kamis (6/2/2025) atas perintah Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH). (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup)
Penghentian kegiatan pembangunan KEK Lido dipimpin oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ardyanto Nugroho. Tim pengawas telah memasang segel Pengawas LH serta papan pemberitahuan penghentian kegiatan, yang kini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup)
Dia menjelaskan, kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak mengelola air limpasan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau. "Keputusan ini diambil setelah tim pengawas Gakkum LH melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran. Termasuk aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat," katanya. (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup)
Pemerintah, sambungnya, akan menerapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, termasuk penyegelan kawasan dan denda keterlambatan, yang akan disesuaikan dengan kecepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak pengembang. (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup)
Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurrofiq melakukan inspeksi mendadak di KEK Lido pada 1 Februari 2025 menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pendangkalan Danau Lido. Hanif menyampaikan, analisis citra satelit menunjukkan pendangkalan dan penyempitan Danau Lido yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan di KEK Lido. (Dok. Kementerian Lingkungan Hidup)
