Internasional

Arab Bereaksi, Dunia Geger Trump Mau Ambil Gaza di Bawah AS

sef, CNBC Indonesia

06 February 2025 06:05

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato khusus dari jarak jauh selama pertemuan Forum Ekonomi Dunia (WEF) tahunan ke-55 di Davos, Swiss, 23 Januari 2025. (REUTERS/Yves Herman) — Foto: Presiden AS Donald Trump (REUTERS/Yves Herman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat pernyataan kontroversial soal Jalur Gaza. Ia membuat kejutan dengan mengeluarkan "proposal" agar AS mengambil alih wilayah Palestina yang 15 bulan hancur lebur karena perang.

"Kami akan mengambil alih Gaza," tegasnya Selasa malam di Gedung Putih setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, sebagaimana dimuat AFP.

"Kami akan melakukan pekerjaan... Kami akan memilikinya," ujarnya.

Baca:

Xi Jinping Respons Trump Usir Warga Gaza ke Negara Lain, Teriak Ini

Tak hanya itu, ia pun berencana menggusur warga Palestina dari Gaza. Dirinya malah meminta negara-negara kawasan, seperti Mesir dan Yordania menampung mereka.

Pernyataan ini membuat geger dunia. Sejumlah reaksi muncul dari para pemimpin negara, termasuk di kawasan Arab, Timur Tengah.

Liga Arab mengatakan usulan mengejutkan Trump melanggar hukum internasional dan menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut. Blok regional yang beranggotakan 22 orang itu mengatakan bahwa langkah tersebut, adalah "resep untuk ketidakstabilan" dan akan "melanggar hukum internasional".

Liga Arab menegaskan harus ada dorongan menuju perdamaian yang komprehensif. Termasuk mendesak penerapan solusi dua negara untuk konflik Israel dan Palestina.

"Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza bersama-sama membentuk wilayah negara Palestina di masa depan," kata Liga Arab, dikutip AFP, Kamis (6/2/2025).

"Tidak ada pemisahan atau pelanggaran hak-hak warga Palestina," tambahnya.

Baca:

Begini Rencana Trump Ambil Alih Gaza di Bawah Kendali Amerika

Secara khusus, Mesir juga memberi pernyataan tegas. Negeri itu menekankan dukungan kuat ke presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, dengan menyerukan kewenangan untuk memerintah Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyerukan rekonstruksi Gaza yang cepat, tanpa menggusur warga Palestina. Dalam pembicaraan dengan perdana menteri Palestina Mohammed Mustafa di Kairo, keduanya sepakat tentang "pentingnya bergerak maju dengan proyek pemulihan awal" dan "dengan kecepatan yang dipercepat".

Sementara itu, kepala hak asasi manusia (HAM) PBB Volker Turk menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras. "Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara," kata Turk.

Sebelumnya, Hamas, penguasa Gaza mengatakan bahwa usulan Trump "hanya akan menambah minyak ke dalam api". Kelompok tersebut mengatakan "Rakyat Palestina kami ... tidak akan membiarkan negara mana pun di dunia menduduki tanah kami atau memaksakan perwalian pada rakyat Palestina kami".

Sekutu AS, seperti negara-negara Eropa juga memberi pernyataan menentang. Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan Gaza tidak boleh dikendalikan oleh "pihak ketiga" sementara PM Keir Starmer mengatakan warga Palestina "harus diizinkan pulang" di Gaza, yang memperkuat dukungannya terhadap solusi dua negara.

"Jelas bahwa Gaza- seperti Tepi Barat dan Yerusalem timur- adalah milik Palestina. Mereka membentuk dasar bagi negara Palestina di masa depan," tegas Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.