Dari Empang Malah ke Laut, Ternyata Ini Modus Pagar Laut Bekasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid akan segera melakukan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut yang berada di Kabupaten Bekasi, usai melakukan sidak langsung ke lokasi. Nusron menegaskan lokasi tersebut adalah laut, bukan empang seperti yang diungkapkan perusahaan pemilik pagar tersebut. 

"Jangan akal-akalan, ini materialnya laut. Jangan mengatakan ini dulu empang, ini dulu apalah. Kalau itu dulu empang, ini faktanya laut. Sehingga ini kalau itu diempang masuk kategori tanah musnah," kata Nusron dikutip dari detikcom Rabu (5/2/2025).

Nusron menegaskan akan membawa kasus ini ke pengadilan jika dua perusahaan yang bersangkutan tidak segera membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pesisir laut Bekasi. 

"Kalau yang bersangkutan keberatan, kami akan datang ke pengadilan untuk minta penetapan supaya SKGB-nya dibatalkan oleh, ada perintah dari pengadilan, ketetapan pengadilan. Kemudian pengadilan memerintahkan kepada BPN Bekasi untuk membatalkan SHGB," rinci Nusron.

Nusron mengatakan, kedua perusahaan tersebut menerbitkan SHGB di laut dalam kurun waktu 2013 hingga 2017. Setelah ia buka dokumen penerbitan SHGB, luas lahan laut yang dipagari diklaim sebagai empang. 

"Setelah kita buka di dokumen dulu, ngakunya ini empang. Setelah kita lihat dengan fakta mata terakhir, mata kita semua, kita mau semua ini, kita saksikan, ini bukan empang," tegasnya.

Sebelum pada tahap pengadilan, Nusron mengatakan akan memanggil kedua perusahaan tersebut. Seperti diketahui,Pagar laut Bekasi yang memiliki sertifikat dengan luas mencapai 581 hektar ini berada di perairan di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.