Menteri Wajib Setor Daftar Efisiensi Belanja ke Menkeu 14 Februari
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri dan para kepala lembaga pemerintahan untuk mulai merancang program-program yang anggaran belanjanya akan dipangkas.
Pemangkasan belanja per kementerian atau lembaga (K/L) itu telah ia tetapkan dalam Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Total belanja yang Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran belanja K/L dan transfer ke daerah (TKD) itu senilai Rp 306,69 triliun.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengungkapkan skeman pemangkasan anggaran di K/L tersebut.
"Untuk saat ini, masing-masing pimpinan K/L akan mengidentifikasi dulu rencana efisiensi belanjanya," kata Deni dikutip pada Jumat (24/1/2025)
Setelah diidentifikasi, para pimpinan K/L tersebut menyampaikannya ke mitra komisi masing-masing di DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran, lalu diajukan ke Kemenkeu paling lambat 14 Februari.
"Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya," tegas dia.
Deni memastikan, proses blokir anggaran untuk menjaga anggaran-anggaran yang diefisienkan itu akan dilakukan Kemenkeu ke K/L lain akan dilakukan setelah para pimpinan K/L mendapat persetujuan dengan DPR untuk mengefisiensikan anggarannya.
"Baru setelah itu disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk sebagai revisi anggaran, usulan revisi anggaran. Nah, disitulah nanti diblokir. Nah ini paling lambat nanti usulannya revisi anggaran itu tanggal 14 Februari. Jadi, istilahnya itu dibintangi," tegas Deni.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Curhat Jadi Menteri Keuangan Tidak Enak
