Sekutu Putin Beri Warning, Ukraina Bakal Musnah Tahun Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Ukraina diramalkan akan musnah pada 2025. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Dewan Keamanan Rusia yang juga sekutu Presiden Vladimir Putin, Nikolai Patrushev.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda, Selasa (15/1/2025), Patrushev memaparkan pemikirannya tentang masa jabatan kedua Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang akan datang. Diketahui, AS merupakan sekutu utama Ukraina dan Trump menjadi pengkritik besar bantuan ke Kyiv.

Saat menjawab pertanyaan tentang kemungkinan konsesi teritorial selama negosiasi perdamaian di bawah Trump, Patrushev membuat prediksinya tentang Ukraina yang tidak lagi menjadi negara berdaulat pada akhir tahun.

Baca: NATO Mendadak Kerahkan Kapal & Drone ke 'Halaman Depan' Rusia

"Orang Rusia merasakan ikatan persaudaraan dengan orang Ukraina karena hubungan yang telah terjalin selama berabad-abad dengan Rusia sebelum paksaan yang keras ideologi neo-Nazi dan Russophobia yang merajalela," tuturnya dalam wawancara yang juga dikutip Newsweek itu.

"Ada kemungkinan bahwa pada tahun mendatang Ukraina akan benar-benar lenyap."

Di bagian lain wawancara, Patrushev mengkritik para pemimpin Moldova di Chișinău atas apa yang disebutnya sebagai 'kebijakan anti-Rusia' mereka. Ia bahkan mengatakan Moldova juga mungkin tidak lagi menjadi sebuah negara.

"Saya tidak mengesampingkan bahwa kebijakan anti-Rusia yang agresif di Chișinău akan mengakibatkan Moldova menjadi bagian dari negara lain atau lenyap sama sekali," tambahnya.

Pejabat Ukraina belum menanggapi komentar Patrushev secara terbuka. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Moldova menanggapi komentar Patrushev dalam sebuah pernyataan di kantor berita Moldova, NewsMaker.

"Pernyataan tersebut merupakan campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internal negara kita dan ditujukan untuk mengganggu stabilitas kawasan. Republik Moldova adalah negara berdaulat yang secara konsisten mengejar jalur demokrasi dan integrasi Eropa sesuai dengan keinginan warganya," tulis lembaga itu.

Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbass pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kyiv terhadap wilayah itu, yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama aliansi pertahanan Barat, NATO.

Baca: Kebakaran Los Angeles Menggila, 'Geng Rp65 Kuadriliun' Ikut Terancam

Langkah ini pun akhirnya menyeret sejumlah negara Barat dalam konflik, termasuk AS, Inggris, dan sejumlah sekutunya di Eropa. Mereka memberikan bantuan besar kepada Kyiv untuk melawan pasukan Rusia, dan di sisi lain, menjatuhkan ribuan sanksi ekonomi kepada Moskow agar tak memiliki anggaran untuk perang

Sementara itu, Rusia dan Ukraina telah meningkatkan serangan mereka satu sama lain menjelang pelantikan presiden terpilih AS Donald Trump pada 20 Januari mendatang.

Trump mengatakan bahwa ia bermaksud menghentikan konflik yang telah berlangsung hampir tiga tahun dan masing-masing pihak ingin berada dalam posisi negosiasi yang paling kuat sebelum pemerintahan baru AS memulai pembicaraan untuk mengakhiri konflik.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sekutu Putin Sebut AS dan NATO Berada di Balik Invasi Ukraina ke Rusia