Titiek Soeharto Sebut Swasembada Pangan Terancam Terhambat, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyoroti persoalan yang terjadi pada penyaluran pupuk bersubsidi, dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman hari ini, Rabu (4/12/2024).

Titiek menyampaikan, Komisi IV DPR RI sering menerima laporan dari para petani mengenai sulitnya akses terhadap pupuk bersubsidi. Masalah ini, lanjutnya, tidak hanya terkait ketersediaan pupuk, tetapi juga melibatkan berbagai faktor, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, regulasi yang tidak efisien, dan lemahnya pengawasan dalam penyaluran.

"Komisi IV DPR RI kerap kali mendapatkan keluhan dari petani mengenai sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya, permasalahan data koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah, permasalahan regulasi, hingga pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi," kata Titiek saat membuka Raker.

Dia menekankan perlunya pembahasan mendalam mengenai mekanisme atau skema baru untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Menurutnya, kesiapan instansi terkait, baik di pusat maupun daerah, harus diperiksa secara menyeluruh.

"Komisi IV DPR RI menilai perlu membahas mekanisme atau skema penyaluran pupuk bersubsidi. Kami ingin mendengar penjelasan dari pemerintah mengenai sejauh mana persiapan dan kesiapan masing-masing instansi," tambahnya.

Titiek pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, untuk segera mengatasi berbagai kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Langkah ini dinilai penting agar target swasembada pangan tidak terganggu oleh permasalahan mendasar seperti pupuk.

"Permasalahan penyaluran pupuk subsidi dapat menghambat upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Untuk itu, komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan berkaitan penyaluran pupuk bersubsidi," pungkasnya.