Prabowo Bikin Bulog Seperti Era Soeharto, Dilarang Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mau melakukan transformasi kepada Perum Bulog menjadi badan otonom yang berada langsung koordinasi presiden. Hal ini dilakukan supaya Bulog bisa menjadi instrumen pemerintah yang langsung bisa melakukan stabilisasi harga pangan.

Sehingga nantinya Bulog tidak lagi menjadi perusahaan BUMN yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN, melainkan badan non komersial yang tidak berorientasi pada profit.

"Untuk mencapai swasembada pangan itu, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi. Kalau komersial nanti beli jagung rakyat, beli gabah itu kadang-kadang hitung-hitungan. Bulog ini untung apa rugi, kalau rugi diperiksa," kata Zulhas saat Konferensi Pers di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, dikutip, Sabtu (29/11/2024).

Baca: 30 Pabrik Tekstil RI Resmi Tutup, Ada Nama Perusahaan Terkenal Ini

Pembahasan transformasi Bulog ini masih dilakukan oleh pemerintah secar marathon, namun dipastikan rencana ini sudah disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto. Sehingga saat ini Bulog masih berada di bawah Kementerian BUMN.

"Masih (di bawah Kementerian BUMN). Belum resmi (menjadi lembaga non-komersial di bawah Presiden). Ini kan baru merapatkan konsep kami. Sampai ada perubahan (baru Bulog resmi di bawah Presiden)," tegas Zulhas.

Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menjelaskan, perubahan ini akan membawa Bulog lebih dekat ke petani dan fokus pada stabilisasi harga pangan melalui dukungan APBN.

Baca: BI Proyeksi PDB RI Bisa Tumbuh 5,6% di 2025, Wamenkeu Bilang Begini

"Oh iya, nanti konsepnya itu kita dapat APBN. Dengan APBN itu sebagai stabilisasi, ya kita bisa langsung stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung. Ini memperkuat fungsi kami sebagai stabilisator," jelas Wahyu.

Namun, ia menegaskan bahwa proses transformasi ini membutuhkan waktu. "Targetnya, 2025 kami masih menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN. Jadi kita sebagai operator tetap jalan. Kalau enggak nanti berhenti dong penyerapan gabah, penyerapan beras. (Tupoksi sebagai) BUMN pangan tetap jalan, tapi tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres. Konsepnya sudah kita siapkan," ungkapnya.

Wahyu berharap transformasi Bulog menjadi lembaga non-komersial bisa berjalan lebih cepat. Katanya, transformasi akan ditindaklanjuti melalui Keputusan Presiden (Keppres). "Kami berharap bisa lebih cepat, tapi ada banyak aspek yang harus diselesaikan, termasuk regulasi seperti PP 13 Tahun 2015 tentang Perum Bulog," imbuh dia.

Baca: Cek, Ini Deret Bantuan yang Bakal Dicairkan Prabowo Awal Tahun 2025

Meski perubahan ini dinilai positif, ada tantangan terkait pengelolaan tugas yang tumpang tindih dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). "Nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Kami hanya menyiapkan konsep, urgensinya, dan strukturnya untuk diusulkan ke presiden," lanjut dia.

Dengan rencana ini, pemerintah berharap Bulog dapat lebih optimal dalam menjaga ketersediaan dan harga pangan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

(emy/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Balikin Fungsi Bulog ke Era Soeharto, Ini Alasannya