Potret Chaos Demo Yahudi Ultra-Ortodoks Bentrok dengan Polisi Israel
Bentrokan terjadi antara polisi Israel dan komunitas Yahudi ultra-Ortodoks, Haredi, pada Minggu (17/11/2024) setelah militer Israel mengeluarkan 1.000 perintah wajib militer pertama bagi laki-laki dari komunitas ini. Insiden ini menandai eskalasi protes atas kebijakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi dan cara hidup mereka. (REUTERS/Thomas Peter)
Ratusan anggota komunitas Haredi memblokir Route 4 di dekat Bnei Brak, sebuah kota utama ultra-Ortodoks di timur Tel Aviv. Demonstrasi ini memblokir jalan raya di semua arah. Para pengunjuk rasa menuntut pembatalan perintah wajib militer tersebut. "Ini adalah serangan terhadap tradisi dan cara hidup kami," ujar salah satu demonstran. (REUTERS/Thomas Peter)
Adapun militer Israel berencana mengeluarkan total 7.000 perintah wajib militer kepada Haredim dalam beberapa hari mendatang. Kebijakan ini disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant sebelum pemecatannya bulan lalu. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, pada hari yang sama menyerukan agar pendanaan dan paspor dicabut bagi anggota komunitas Haredi yang menolak wajib militer. (REUTERS/Thomas Peter)
Komunitas Haredi, sekitar 13% dari 9,9 juta penduduk Israel, menolak wajib militer dan memilih mendalami Taurat. Pengecualian mereka dari dinas militer, yang wajib bagi warga 18 tahun ke atas, telah lama menjadi isu kontroversial. (REUTERS/Thomas Peter)
Petugas penegak hukum membawa pergi seorang Yahudi ultra-Ortodoks Israel selama protes setelah militer Israel mengeluarkan pemberitahuan panggilan kepada lebih banyak anggota komunitas mereka untuk memperkuat pasukannya, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas dan permusuhan lintas perbatasan dengan Hizbullah di Lebanon, di Bnei Brak, Israel, 17 November 2024. (REUTERS/Thomas Peter)
Mahkamah Agung Israel memutuskan komunitas Haredi harus ikut wajib militer. Namun, koalisi pemerintah mengusulkan undang-undang yang membebaskan 60.000 ultra-Ortodoks setiap tahun, memicu ketegangan antara komunitas sekuler dan religius soal keadilan sosial dan kontribusi nasional. (REUTERS/Thomas Peter)
