Gibran Blak-blakan Beberkan Masalah Zonasi Sekolah, Ini Penjelasannya

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
11 November 2024 12:37
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan dalam Rakor Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Senin (11/11/2024). (Tangkapan Layar Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia)
Foto: Pelaksana Tugas Presiden yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024). (Tangkapan Layar Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaksana Tugas Presiden yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai penerapan kebijakan zonasi sekolah. Menurutnya, kebijakan itu masih belum bisa diterapkan diseluruh wilayah di Indonesia.

Hal ini disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024). Gibran bercerita dirinya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti terkait masalah penerapan sistem zonasi.



"Kemarin pulang dari Akmil, Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi bapak-ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silahkan nanti bapak-ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," katanya.

Gibran menjelaskan masalah utama penerapan sistem zonasi adalah ketersediaan guru. Menurutnya, ada beberapa provinsi yang mengalami kelebihan guru, namun ada juga yang kurang. Hal itu yang membuat penerapan kebijakan ini masih belum maksimal.

"Ini nanti tentunya menjadi PR untuk pak menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujar Gibran.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga mengaku ketika masih menjadi wali kota Solo sering mendapatkan aduan permasalahan yang sama tiap tahun. Salah satunya sistem zonasi.

Ia juga bercerita sempat bersurat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim, terkait keluhan masalah pendidikan. Namun surat itu belum juga ditanggapi.

"Mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," katanya.


(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gibran Curhat Surat ke Nadiem Soal Masalah Pendidikan Belum Ditanggapi

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular