Pemerintah Siapkan Amunisi Lawan Gempuran Baju Impor di RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan aturan khusus untuk memberlakukan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap produk impor pakaian jadi. Safeguard biasanya dilakukan melalui penerapan tarif bea masuk tertentu.

"Ini adalah produk hilirnya yaitu pakaian jadi, dan ini sedang kita kerja sama dengan cepat dengan berbagai K/L (kementerian atau lembaga)," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Keputusan untuk pemberlakuan pengamanan perdagangan atau safeguard measures ini nantinya akan dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Febrio mengatakan, keputusan untuk penerapan kebijakan safeguard measures ini akan segera diputuskan dalam waktu dekat untuk menyelamatkan industri lokal dari gempuran pakaian jadi impor yang harganya di bawah harga pasar.

"Ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, sehingga kita siap-siap bersama-sama melakukan pembahasan dan harapannya kita bisa langsung cepat rumuskan agar industri lokal kita khususnya pakaian, jadi ini bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian pada Kamis,(7/11). Komoditas itu berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, diantaranya Tiongkok sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen. Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.