Protes Krisis Biaya Hidup, 29 Anak-Anak Terancam Hukuman Mati

Jakarta, CNBC Indonesia - 29 anak terancam hukuman mati di Nigeria, imbas aksinya memprotes krisis biaya hidup di negara tersebut. Sebanyak 76 pengunjuk rasa didakwa dengan 10 tuduhan kejahatan, termasuk pengkhianatan, pengrusakan properti, gangguan publik dan pemberontakan.

Menurut lembar dakwaan yang dilihat oleh The Associated Press, para anak di bawah umur tersebut berusia antara 14 hingga 17 tahun. Mereka sejatinya

frustrasi karena krisis biaya hidup yang akhirnya menyebabkan beberapa protes massal dalam beberapa bulan terakhir.

Pada bulan Agustus, setidaknya 20 orang ditembak mati dan ratusan lainnya ditangkap dalam sebuah protes yang menuntut kesempatan dan pekerjaan yang lebih baik bagi kaum muda. Hukuman mati diperkenalkan pada tahun 1970-an di Nigeria, tetapi tidak ada eksekusi di negara ini sejak tahun 2016.

Akintayo Balogun, seorang pengacara swasta yang berbasis di Abuja, mengatakan bahwa Undang-Undang Hak Anak tidak mengizinkan seorang anak pun untuk diadili dan dijatuhi hukuman mati.

"Jadi membawa anak di bawah umur ke pengadilan tinggi federal adalah salah, ab initio, kecuali jika pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka semua berusia di atas 19 tahun," kata Balogun dikutip CNN, Minggu (3/11/2024).

Pengadilan akhirnya memberikan jaminan sebesar 10 juta naira ($ 5.900) kepada masing-masing terdakwa dan memberlakukan persyaratan ketat yang belum mereka penuhi, kata Marshal Abubakar, penasihat hukum beberapa terdakwa.

Yemi Adamolekun, direktur eksekutif Enough is Enough, sebuah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik di Nigeria, mengatakan bahwa pihak berwenang tidak memiliki urusan untuk mengadili anak-anak.

"Ketua Mahkamah Agung Nigeria seharusnya malu, dia adalah seorang wanita dan seorang ibu," kata Adamolekun.

Meskipun menjadi salah satu produsen minyak mentah terbesar di Afrika, Nigeria tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Korupsi yang kronis membuat gaya hidup para pejabat publiknya jarang mencerminkan gaya hidup masyarakat pada umumnya. Para profesional medis sering mogok kerja untuk memprotes upah yang kecil.

Politisi dan anggota parlemen negara ini, yang sering dituduh melakukan korupsi, adalah salah satu yang bergaji paling tinggi di Afrika. Bahkan istri presiden - jabatannya tidak tercantum dalam konstitusi - berhak atas mobil SUV dan kemewahan lainnya yang didanai oleh para pembayar pajak.