Gak Cuma BBM, Perubahan Subsidi Juga Menyasar ke LPG dan Listrik?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa pemerintah berencana mengubah skema subsidi energi. Terutama dari yang semula berbasis komoditas menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Adapun, Subsidi energi meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Alasan perubahan ini adalah agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami terkait kriteria yang tepat untuk penyaluran subsidi energi. Namun yang pasti salah satu skemanya adalah bantuan langsung tunai (BLT).

Baca: Harga BBM Non Subsidi di Seluruh SPBU Kompak Naik, ESDM Buka Suara

"Kalau ESDM tuh tahu rumah tangga itu dapat listriknya itu seberapa KWH sih, nah ini yang akan ESDM itu ke apa namanya tentukan, kita sampaikan ke pak menteri, kita akan sampaikan kalau rumah tangga itu gimana kayak hari ini, tapi bawa siapa siapa yang akan dapet siapa yang tidak dapat itu kan wilayah-wilayah yang nanti di putuskanlah begitu, saya kami di sini di tim teknis opsi-opsi saja," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira memberikan tanggapan terkait rencana perubahan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diusulkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut dia, langkah ini dapat memberikan beberapa keuntungan, seperti mengurangi ketergantungan impor BBM dan memangkas anggaran subsidi secara signifikan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

"Subsidi energi diganti ke BLT di satu sisi bisa hemat impor BBM sekaligus pangkas signifikan anggaran subsidi BBM. Ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi," kata Bhima kepada CNBC Indonesia, Senin (30/9/2024).

Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Salah satunya yakni fakta bahwa penerima BLT dan pengguna BBM bersubsidi tidak semuanya berasal dari kelompok masyarakat miskin.

Bhima menyarankan apabila mekanismenya mau diubah maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga. Sebab kelompok ini mencapai sekitar 137,5 juta orang, atau hampir 50% dari total populasi.

"Aspiring middle class atau orang yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi," kata dia.

Ia menambahkan bahwa BLT selama ini hanya ditujukan untuk masyarakat miskin, sementara kelompok kelas menengah rentan dapat berdampak negatif oleh penghapusan subsidi BBM, karena mereka tidak masuk kategori penerima BLT meskipun berisiko jatuh miskin.

Bhima lantas menyampaikan kekhawatirannya terkait daya beli masyarakat. Jika cakupan BLT tidak mencukupi sebagai kompensasi dari penghapusan subsidi BBM, daya beli masyarakat bisa melemah secara signifikan. "Konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di bawah 4% secara tahunan (year on year) pada tahun depan," kata Bhima.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Akan Ganti Skema Subsidi BBM-Listrik ke Subsidi Orang atau BLT