Temuan BPK Ini Berpotensi Ganjal Mimpi Prabowo Genjot Biodiesel

Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan mampu mencapai swasembada energi. Salah satu strateginya dengan menggenjot produksi Bahan Bakar Nabati (BBN), khususnya pencampuran biodiesel mencapai 60% alias B60.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru dirilis mengungkap kendala yang mungkin akan dihadapi pemerintahan Prabowo dalam mengejar target itu. Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, BPK menemukan masalah dalam pengelolaan belanja insentif biodiesel di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Pengelolaan belanja insentif biodiesel belum memperhatikan keberlanjutan pembiayaan," seperti dikutip dari IHPS I Tahun 2024, Rabu, (30/10/2024).

BPK melakukan analisis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas pengelolaan pendapatan dan belanja tahun 2021- 2023 di BPDPKS. Hasilnya, BPK menemukan belanja insentif biodiesel mencapai 90% dari total penggunaan dana BPDPKS. Angka tersebut telah melebihi kebijakan anggaran pembiayaan kegiatan biodiesel dan tidak didukung perencanaan pembiayaan berkelanjutan.

BPK khawatir apabila praktik ini dilanjutkan akan mengakibatkan program penyediaan dan pemanfaatan biodiesel berisiko tidak memiliki sumber pembiayaan yang berkelanjutan. "Dan BPDPKS berisiko mengalami kesulitan pendanaan atas program yang mendukung tujuan BPDPKS," tulis BPK.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan Direktur Utama BPDPKS menyusun kajian bersama Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kajian itu setidaknya harus memuat perencanaan jangka panjang kebijakan biodiesel di Indonesia beserta perencanaan pembiayaannya secara berkelanjutan.