Pemerintah Gencarkan Proyek Baru Pengganti LPG, Sasar 2,5 Juta RT

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bisa membangun Jaringan Gas (Jargas) sambungan rumah (SR) sebanyak 2,5 juta. Di mana, target tersebut sudah sesuai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyatakan, saat ini target tersebut masih mencapai 850 ribu sambungan rumah. Artinya masih ada sebanyak sekitar 1,5 jutaan sambungan jargas lagi untuk memenuhi target dalam RPJMN tersebut.

"Berarti kan PR-nya masih lebih dari 1,5 juta ya. Yang harus kita kejar, nah 1,5 juta itu harus bisa nih 5 tahun. Gimana caranya," terang Laode, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Baca: Siap-Siap! Swasta Bakal Boleh Bangun Jaringan Gas Pengganti LPG

Untuk mendukung itu, pemerintah saat ini juga sedang melobi agar penggunaan jargas bisa masuk ke dalam program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Kementerian ESDM mengaku sudah melakukan koordinasi untuk membangun jargas pada program pembangunan rumah.

"Kita sudah sempat koordinasi bersurat dari Menteri ke Menteri sudah. Nah ini kita mau melanjutkan koordinasi itu," ungkap Laode.

Saat ini pun, pemerintah sedang menyiapkan aturan baru perihal swasta yang bisa masuk dalam pembangunan Jargas melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Ditargetkan, aturan itu bisa rampung dalam 100 hari target Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Melalui skema KPBU itu, pemerintah akan melakukan lelang wilayah dalam pembangunan Jargas tersebut.

Nah, kemungkinan lelang akan dimulai pada tahun 2025. "Jadi 2025 kita lelang, mudah-mudahan ada pemenangnya. 2026 kita akan konstruksi awal untuk Jargas KPBU," terang Laode.

Memang, sejauh ini pembangunan Jargas masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilakukan oleh BUMN. Artinya, pemerintah masih mengambil peran besar dalam pembangunan Jargas ini.

Diharapkan, dengan skema KPBU bisa terbangun sebanyak 200 ribu sambungan rumah. "Nah nanti pelaku usaha ini mengungkan ini kalau sudah di 200 ribu SR," jelas Laode.

Untuk menumbuhkan minat badan usaha swasta membangun Jargas, kata Laode, pihaknya akan memberikan Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi.

"Kalau KPBU itu bisa diberikan VGF, begitu dia konstruksi dia kan butuh investasi. (Contoh) 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49%. Oleh Kementerian Keuangan," tegas Laode.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gotong Royong Bangun Jargas, Bisa Tekan Beban Subsidi Energi