Swasta Diajak Garap Proyek Jargas, Harga Gasnya Diklaim Bisa Bersaing

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan mengajak pihak swasta untuk membangun Jaringan Gas (Jargas) sambungan rumah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dipastikan, harga gas melalui Jargas yang dibangun swasta bisa lebih bersaing.

Melalui skema KPBU itu, pemerintah akan menyiapkan insentif berupa Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) atau dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi.

"Kalau KPBU itu bisa diberikan VGF, begitu dia konstruksi dia kan butuh investasi. (Contoh) 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49%. Oleh Kementerian Keuangan," tegas Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dengan insentif itu, kata Laode, harga gasnya akan lebih kompetitif dan bisa diturunkan dari simulasi yang awalnya Rp14.000 per meter kubik, bisa menjadi Rp 10.000 per meter kubik. "Makanya pakai KPBU dia bisa turun. Bisa turun di Rp10.000," ungkap Laode.

Sebagaimana dikatakan Laode, pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai skema KPBU. Perpres itu bisa rampung dalam 100 hari dalam target Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

Melalui skema KPBU itu, kelak pemerintah akan melakukan lelang wilayah dalam pembangunan Jargas tersebut. Nah, kemungkinan lelang akan dimulai pada tahun 2025.

"Jadi 2025 kita lelang, mudah-mudahan ada pemenangnya. 2026 kita akan konstruksi awal untuk Jargas KPBU," ungkap Laode.

Sebagaimana disebutkan Laode, sejauh ini pembangunan Jargas masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilakukan oleh BUMN. Artinya, pemerintah masih mengambil peran besar dalam pembangunan Jargas ini.

Diharapkan, dengan skema KPBU bisa terbangun sebanyak 200 ribu sambungan rumah. "Nah nanti pelaku usaha ini mengungkan ini kalau sudah di 200 ribu SR," jelas Laode.