Prabowo "Perbanyak" Menteri, Pengusaha: Aturan Jangan Tumpang Tindih

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan 48 kementerian dalam kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Prabowo mengubah nomenklatur kementerian dan memecah sejumlah Kementerian baik di level menteri Koordinator maupun di tingkat kementerian. Diantaranya Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menjadi dua yakni Kemenko Bidang Politik dan Keamanan serta Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Menilik pemecahan kementerian, Wakil Ketua Komite Tetap Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Anggana Bunawan berharap kinerja kementerian terkait lebih fokus dan terarah meski harus diantisipasi adanya tumpang tindih kebijakan yang akan berdampak negatif ke dunia usaha.

Mengatasi berbagai hambatan dari perubahan nomenklatur kementerian ini, Anggana mendorong penguatan pengawasan dan koordinasi kementerian koordinasi guna mencegah kebijakan yang tidak harmonis.

Seperti apa harapan pengusaha terhadap jumlah kementerian yang semakin banyak? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Wakil Ketua Komite Tetap Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Anggana Bunawan dan Ekonom Sucor Sekuritas, Ahmad Mikail dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Rabu, 23/10/2024)