Prabowo Mau Bikin Kemenko Infrastruktur, Begini Bocorannya!

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur. Anggota Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Z. Minang membenarkan bahwa rencana itu sudah didiskusikan.

Bonny mengatakan rencana pembentukan Kemenko baru itu adalah bagian untuk memperkuat sektor pekerjaan umum dan infrastruktur. "Kalau Menteri Koordinator Infrastruktur sebenarnya ini bukan domain saya menjawab, tapi sepengetahuan saya begini, PU itu kan harus dikuatkan," kata Bonny di Jakarta, dikutip Kamis, (10/10/2024).

Baca: Tekanan Jual Masih Tinggi, Harga Minyak Terus Terkoreksi

Bonny menjelaskan dalam sektor infrastruktur ada banyak BUMN karya yang perlu dikoordinasikan. Koordinasi di bidang infrastruktur itu, kata dia, diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

"Infrastruktur itu dan properti kan penyumbang PDB yang tertinggi, jadi drive growth-nya itu sekitar 2,4%," kata dia.

Bonny juga menyinggung adanya rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai alasan pembentukan Kemenko Infrastruktur ini. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut.

"Karena PUPR kan dipisah nanti... saya nggak mau jawab itu bukan domain saya," kata dia.

Baca: Situasi Kritis di AS: Evakuasi Massal hingga BBM Terancam 'Kiamat'

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo sudah membocorkan rencana Prabowo memecah Kementerian PUPR. Dia mengatakan Prabowo berencana untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Perumahan.

"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai, dan Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ungkap Hashim.

Artinya rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35% dari pagu anggaran Kementerian PUPR di tahun 2024 ini yang nilainya mencapai Rp 146,98 triliun. Sedangkan pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR bernilai Rp 164,39 triliun.

Baca: Daya Beli RI Lagi Berdarah-darah, Bos Pengusaha Minta Tolong Prabowo

Anggaran yang ada untuk Kementerian Perumahan itu diharapkan dapat memfasilitasi bergeliatnya sektor perumahan mulai tahun 2025 mendatang, termasuk membangun 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3 T, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.

(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Makan Bergizi Gratis Butuh Tambahan Rp100 T, Ini Kata Sri Mulyani!