Pengusaha Minta Prabowo Lanjutkan Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta/Unit

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (Aismoli) berharap pemerintah melanjutkan program subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta per unit. Kebijakan ini terbukti mengerek penjualan motor listrik.

Saat bertemu Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Syamsurijal, dan sejumlah anggota DPR lainnya, Wakil Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Wilson Teoh mengungkap bahwa saat ini populasi motor listrik di Indonesia sebanyak 130.000 unit. Jumlahnya cukup signifikan karena dibantu program kebijakan subsidi dari pemerintah sebesar Rp7 juta per unit sejak Maret 2023.

"Dari bantuan ini kami mengamati konsumen sangat terbantu sekali karena Rp7 juta itu mewakili 30-40% dari harga kendaraan tersebut. Ini sangat terbantu sekali," ungkap Wilson di Gedung Komisi VII DPR, Rabu (9/10/2024).

Untuk itu, dia pun meminta agar kebijakan ini dilanjutkan lagi oleh pemerintah mendatang. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung industri motor listrik lokal.

"Sehingga untuk ke depannya kami mengharapkan bantuan pemerintah ini masih bisa dilanjutkan lagi di tahun-tahun berikutnya," bebernya.

Wilson bilang kalau populasi sepeda motor listrik hanya 0,5% dibandingkan sepeda motor konvensional di Indonesia yang jumlahnya 130 juta. Sehingga bagi industri sepeda motor listrik, bantuan subsidi pemerintah yang akan berakhir pada 2024 ini sangat diperlukan untuk penjualan unit kepada seluruh segmen masyarakat.

"Namun memang karena aturan Permenperin hanya mencakup anggaran sampai 2024 kami juga mengamati bahwa penghujung tahun 2024 ini dimana dinilai kuota subsidi sudah terserap semuanya sehingga konsumen pun melakukan hold buy, konsumen menunggu lagi kelanjutan subsidi ini bisa berlanjut," sebutnya.

"Kami bisa mengharapkan kami menyuarakan bahwa dengan penyerapan kuota subsidi terserap semua, sangat berpengaruh terhadap kelanjutan industri KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) di Tanah Air dan juga konsumen sedang menunggu kebijakan kongkrit terutama soal bantuan pemerintah ini," tutupnya.