Ekonomi Asia Timur & Pasifik Bakal Melambat di 2025, China Biang Kerok

Jakarta, CNBC Indonesia - China disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa perekonomian di kawasan Asia Timur dan Pasifik tumbuh lebih lambat dibandingkan sebelum pandemi.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, mengatakan selain situasi geopolitik saat ini, Beijing merupakan salah satu yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam menavigasi perekonomian di kawasan tersebut.

"China merupakan mesin pertumbuhan di seluruh dunia termasuk di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Hingga sekarang Beijing masih mendorong pertumbuhan di negara yang lain," kata Mattoo dalam konferensi pers daring pada Selasa (8/10/2024).

"Jika pertumbuhan di China turun, maka kekuatan dari dorongan tersebut akan juga menurun di negara-negara lain," tambahnya.

Menurut data Bank Dunia yang dipaparkan Mattoo, pertumbuhan China berdasarkan output per kapita sudah mencapai 25% di atas masa pandemi. Hal ini pun mendorong pertumbuhan di negara-negara kawasan lain.

Cornell University mengungkapkan ekonomi China diperkirakan akan cukup suram, setidaknya pada tahun ini. Dalam sejumlah data diperkirakan ekonomi China tidak membaik, baik dalam masa pendek seperti konsumsi rumah tangga, hingga masa panjang terkait dengan harga properti.

Sementara itu, aktivitas pabrik di China juga dilaporkan berkontraksi selama lima bulan berturut-turut pada September 2024. Ini terjadi karena negara ekonomi terbesar kedua di dunia itu berjuang untuk menghidupkan kembali momentum pertumbuhannya.

Data dari Biro Statistik Nasional (NBS) yang dirilis pada 30 September lalu memaparkan indeks manajer pembelian manufaktur atau PMI resmi mencapai 49,8 pada September, dibandingkan dengan 49,1 pada Agustus, 49,4 pada Juli, dan 49,5 pada Juni.

Hasil pembacaan PMI di atas 50 menunjukkan ekspansi dalam aktivitas, sementara hasil pembacaan di bawah level tersebut menunjukkan kontraksi. Data tersebut mengalahkan angka 49,5 yang diharapkan di antara para ekonom yang disurvei oleh Reuters.