Data 6 Juta NPWP Bocor Bukan dari Sistem Pajak, Lalu?

Jakarta, CNBC Indonesia-Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menduga data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor bukan berasal dari sistem informasi perpajakan. Kesimpulan ini diambil setelah melakukan penelitian yang salah satunya menemukan tidak ada log access ke sistem pajak selama 6 tahun terakhir.

"Sejak 2014 sebenarnya DJP sudah memiliki sistem pemantauan terkait log access, dan terkait log access ini dapat disampaikan bahwa 6 tahun terakhir tidak menunjukkan indikasi yang mengarah pada kebocoran langsung dari sistem informasi DJP," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dikutip Jumat, (24/9/2024).

Dwi mengatakan DJP juga melakukan penelitian terhadap struktur data yang disebut dijual di sebuah forum internet. Menurut dia, data NPWP tersebut bukanlah struktur data yang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan."Strukturnya berbeda," kata Dwi.

Sebelumnya, kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini, 6 juta data NPWP diduga bocor dan dijual di Breach Forum.

Informasi ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara.

Salah satunya presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anak terakhirnya Kaesang Pangarep.

Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.