Heboh Subsidi Tarif KRL Jabodetabek Pakai NIK, Jokowi Sebut Belum Tahu
Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
30 August 2024 17:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo buka suara perihal wacana skema penetapan subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berbicara kepada wartawan selepas menghadiri peresmian Gedung Respirasi Kesehatan RS Persahabatan Ibu dan Anak, Jakarta, Jumat (30/8/2024), Jokowi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
"Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu," ujarnya.
Lantas, apakah masalah itu akan dirapatkan? Jokowi menjawab normatif.
"Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa," katanya.
Seperti diketahui, wacana itu tertuang dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Di dalamnya disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7,96 triliun.
Lebih perinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.
Menariknya ada poin di mana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.
"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," sebut dokumen tersebut dikutip, Kamis (29/8/2024).
Sebagai catatan, tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Subsidi KRL Dipersempit, Warga Kian Terjepit
Most Popular