Modus Korupsi di BUMD, Suap BPD Hingga "Mark Up" Pengadaan Barang-Jasa

Jakarta, CNBC Indonesia- Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sorotan usai Kementerian Dalam Negeri menyoroti jumlah komisaris pada BUMD yang lebih banyak dari direksi. Selain itu sejumlah kasus korupsi juga marak terjadi dilingkungan BUMD turut menjadi perhatian.

Koordinator Setnas Pencegahan Korupsi sekaligus Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan reformasi pengelolaan BUMN yang dilakukan Kemendagri menemukan adanya kejanggalan terkait aset BUMN yang mencapai Rp 900 Triliun namun labanya hanya Rp 3 Triliun.

Terdapat sejumlah modus korupsi di BUMD yakni untuk BUMN perbankan atau BPD maka korupsi terkait adanya suap bank daerah kepada oknum kepala daerah untuk menempatkan dana APBD ke bank BUMD hingga adanya gratifikasi terkait pengumpulan tagihan kredit PNS daerah.

Sementara untuk BUMD di luar perbankan, korupsi dilakukan terkait mark up pengadaan barang dan jasa Pemda hingga manipulasi laporan keuangan. Seperti apa korupsi di UMN? Bagaimana upaya mencegahnya? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Koordinator Setnas Pencegahan Korupsi sekaligus Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam Profit, CNBC Indonesia (Jum'at, 23/08/2024)