FOTO

Sah! Detik-Detik Baleg DPR RI-Pemerintah Setujui Draft RUU Pilkada

Muhammad Sabki, CNBC Indonesia

Rabu, 21/08/2024 21:08 WIB

Delapan fraksi di Baleg DPR RI bersama pemerintah menyetujui hasil pembahasan perubahan keempat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Kerja Bersama Pemerintah dan DPD untuk pembahasan RUU pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, atau RUU pemilihan kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki) — Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dan DPD untuk pembahasan RUU pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, atau RUU pemilihan kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024. (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki)

Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Kerja Bersama Pemerintah dan DPD untuk pembahasan RUU pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, atau RUU pemilihan kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki) — Delapan fraksi di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui hasil pembahasan perubahan keempat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki)

Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Kerja Bersama Pemerintah dan DPD untuk pembahasan RUU pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, atau RUU pemilihan kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki) — Hanya fraksi PDI Perjuangan di Baleg yang menentang hasil pembahasan revisi UU Pilkada tersebut. (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki)

Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Kerja Bersama Pemerintah dan DPD untuk pembahasan RUU pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, atau RUU pemilihan kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki) — Sebanyak 8 fraksi kecuali PDIP menyetujui pembahasan revisi UU Pilkada agar segera dibawa ke pembahasan tingkat II atau pengesahan dalam rapat paripurna DPR. CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki)

Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Kerja Bersama Pemerintah dan DPD untuk pembahasan RUU pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, atau RUU pemilihan kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki) — DPR-pemerintah memutuskan putusan MK tentang UU Pilkada Pasal 40 hanya berlaku bagi partai non kursi DPRD. (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki)

Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Kerja Bersama Pemerintah dan DPD untuk pembahasan RUU pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, atau RUU pemilihan kepala daerah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki) — Aturan syarat pencalonan untuk partai-partai yang punya kursi di DPRD tetap mengikuti aturan lama. Aturan itu berbunyi bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (CNBC Indonoesia/Muhammad Sabki)

#foto #foto cnbc indonesia #dpr #dprd #pilkada #baleg dpr

Related Photos

Serbu! HUT Jakarta-Libur Sekolah, Ratusan Mal Gelar Diskon Gede-gedean

Malam Suci 1 Sura, Kraton Yogyakarta Jadi Pusat Ritual Mubeng Beteng

Related Articles

Video: Mendagri Dorong Kajian Untung Rugi Pilkada Dipilih DPRD

Video: Geger! Joe Biden 'Hilang' Saat Foto Bersama Pemimpin G20 Brasil

Catat! DPR Sepakat Syarat Baru Pilkada Cuma untuk Partai Nonparlemen

MK Putuskan Partai Tanpa Kursi DPRD Bisa Usung Cagub, Ini Respons PDIP

Viral Foto Tangkap Detik-Detik Peluru Tembak Trump