HOME News Foto News
FOTO

Massa Buruh Memerah di Kawasan Patung Kuda Jakarta, Ini Aspirasinya

CNBC Indonesia/Muhammad Sabki, CNBC Indonesia
Selasa, 20/08/2024 12:53 WIB

Sejumlah buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, menuntut pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terkait UU Pilkada.

1/6 Aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (20/8/2024). Aksi buruh kali ini akan membawa isu omnibus law UU Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (20/8/2024). Aksi buruh kali ini akan membawa isu penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

2/6 Aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (20/8/2024). Aksi buruh kali ini akan membawa isu omnibus law UU Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pantauan CNBC Indonesia aksi unjuk rasa ini akan dimulai pada pukul 11.04 WIB.  Mereka menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia dan Mars Buruh. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
3/6 Aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (20/8/2024). Aksi buruh kali ini akan membawa isu omnibus law UU Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Buruh meminta MK mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan buruh.  Buruh juga menyerukan melakukan mogok nasionak akan diikuti 5 juta buruh di seluruh Indonesia. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

4/6 Aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (20/8/2024). Aksi buruh kali ini akan membawa isu omnibus law UU Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
5/6 Aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (20/8/2024). Aksi buruh kali ini akan membawa isu omnibus law UU Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).  Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

6/6 Aksi demonstrasi buruh di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, (20/8/2024). Aksi buruh kali ini akan membawa isu omnibus law UU Cipta Kerja dan mengawal putusan MK terkait UU Pilkada. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

#demo buruh #serikat buruh #putusan mk #uu pilkada #omnibus law #foto cnbc indonesia #foto
COMMENT
Related Photos
Related Articles
Januari-April 2025

Buruh Ungkap Data PHK Massal di 81 Perusahaan 54.000 Orang Kena

NEWS

200 Ribu Buruh Gelar May Day di Monas Besok, Ini Tuntutannya

NEWS

Buruh 15.000 Pabrik Mau Mogok Nasional, Ternyata Ini Alasannya

NEWS
FOTO

'Lautan Merah Hitam' Demo Buruh di Patung Kuda-Minta UMP 2025 Naik 10%

NEWS

Buruh Siap-Siap Demo Besar Nasional, Ini Jadwal dan Tuntutannya

NEWS