Sri Mulyani Klaim Kelas Menengah Banyak Kecipratan Bantuan APBN

Zefanya Aprilia, CNBC Indonesia
16 August 2024 18:18
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berbincang dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Kantor Pusat Ditjen Pajak Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berbincang dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Kantor Pusat Ditjen Pajak Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kelas menengah di Indonesia banyak menikmati insentif pajak di bidang konsumsi selama 10 tahun terakhir.

"Kita lihat mereka dinikmati bahkan more, lebih, pada kelompok kelas menengah bahkan ke atas," kata Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani membuktikan hal ini tergambar kelompok penerima insentif pajak konsumsi. Di antaranya pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi.

Ia mengatakan, dari total anggaran yang termasuk perlindungan sosial itu mayoritas nilainya digunakan untuk pajak pertambahan nilai yang dibebaskan pemerintah mulai dari desil kelompok masyarakat ke-5 sampai ke-10, termasuk subsidi.

Misalnya untuk desil ke-5 pembebasan PPN senilai Rp 8,5 triliun per tahun, subsidi dan kompensasi energi Rp 23,8 triliun per tahun, sedangkan bantuan sosial atau bansos senilai Rp 14,3 triliun per tahun.

Desil ke-1 atau desil masyarakat termiskin memang mayoritas berasal dari bansos dengan nilai Rp 17,7 triliun per tahun, untuk porsi subsidi dan kompensasi energi Rp 15,5 triliun, dan PPN dibebaskan sebesar Rp 3,3 triliun per tahun.

Sementara itu, untuk desil tertinggi atau ke-10 yakni masyarakat kelompok terkaya mayoritas memang menikmati PPN dibebaskan senilai Rp 31 triliun per tahun, subsidi energi dan kompensasi Rp 18,5 triliun per tahun, dan bansos Rp 4,2 triliun per tahun.

"Jadi saya ingin sampaikan bahwa APBN menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi itu tetap terjaga stabil," ucap Sri Mulyani.




(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kas Negara Surplus, Kantong Kelas Menengah RI Makin Tepos

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular