Tak Punya Tambang, Tapi Jakarta Isinya Para Penguasa Tambang
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa sebagian besar pengelola sektor pertambangan di Indonesia berkantor di Jakarta. Padahal, kata Bahlil, Jakarta sendiri tidak ada kegiatan pertambangan mineral dan batu bara.
"Kalian tahu nggak? IUP (Izin Usaha Pertambangan) ini sebagian besar kantornya itu di Jakarta. Jakarta ini nggak punya tambang. Ini di mana keadilan kita?" jelas Bahlil dalam program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).
Bahlil mengatakan kekayaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia selama ini hanya dikelola oleh sebagian kelompok masyarakat saja.
"Masa kekayaan begini dibagi atau diberikan izin hanya kepada konglo (konglomerat) lagi? Sudah konglo, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalian tahu nggak? IUP ini sebagian besar kantornya itu di Jakarta. Jakarta ini nggak punya tambang. Ini di mana keadilan kita?" kata Bahlil.
Bahlil mengatakan bahwa perusahaan tambang raksasa di Indonesia seperti PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Adaro Energy, hingga PT Kaltim Prima Coal (KPC), pada masa awal mengelola tambang di Indonesia juga memulai bersama dengan kontraktor tambang.
"Aku kan pengusaha tambang juga. Emang kalian pikir Freeport, Adaro, KPC, macam-macam itu, mereka mengerjakan sendiri? Kan pakai kontraktor juga. Aku juga dulu begitu, Mbak. Sebelum jadi Menteri kan saya pengusaha juga," tambahnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Salah satu poinnya yaitu menawarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkapkan bahwa pemerintah menginginkan adanya pemerataan ekonomi hingga keadilan ekonomi melalui penawaran pemerintah kepada ormas keagamaan di Indonesia, salah satunya yang baru saja menerima tawaran WIUPK dari pemerintah yakni Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
"Kita ini inginkan pemerataan ekonomi. Kita ingin keadilan ekonomi," jawab Jokowi saat ditanya tanggapannya perihal PP Muhammadiyah yang akhirnya terima tawaran konsesi tambang dari pemerintah, saat ditemui wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).
Jokowi mengatakan bahwa dirinya menerima banyak komplain perihal mengapa konsesi tambang hanya diberikan kepada perusahaan yang besar-besar saja. Padahal, lanjutnya, sejumlah ormas keagamaan di Indonesia menyebut mereka juga bisa mengelola konsesi tambang di dalam negeri.
"Banyak yang komplain kepada saya, 'Pak (Jokowi) kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan-perusahaan besar? Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok.'," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan saat dirinya melakukan kunjungan ke salah satu pondok pesantren, saat itulah, ujar Jokowi, dirinya terdorong untuk membuat regulasi agar badan usaha milik ormas keagamaan di dalam negeri diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang.
"Tapi bukan ormasnya (yang mengelola tambang), (namun) badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi PT, CV, dan lain-lain. Jadi, kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan mengajukan itu, ndak. Kalau memang berminat ada keinginan regulasinya sudah ada," tutup Jokowi.
(wia)
Next Article Ormas Bakal Dikasih Izin Tambang? Ini Kata Bahlil
