Siap-Siap Diserbu Tenaga Kerja Konstruksi Asing, RI Bisa Lakukan Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ancaman serbuan tenaga kerja asing (TKA) di bidang jasa konstruksi ke Indonesia bukan bualan semata. Potensi ini pun sudah disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR.

Untuk itu, pelaku usaha jasa konstruksi di Tanah Air pun diminta agar mengutamakan profesionalisme dan fokus meningkatkan kompetensi. Tak ketinggalan, kualitas usaha harus menjadi prioritas Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). 

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis Kementerian PUPR dalam acara Refleksi dan Catatan: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi, Rabu (31/7/2024). Dalam kesempatan tersebut juga dilakukanPengukuhan Pengurus BPP GAPENSI Masa Bakti 2024-2029.

Abdul Muis mengatakan, di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sebanyak 312.000 sertifikat jasa konstruksi telah diterbitkan. Sertifikat keahlian dan kompetensi diberikan kepada 134.000-an tenaga kerja. 

"Kementerian PUPR mendorong profesionalisme kualitas usaha. Karena itu, GAPENSI sebagai asosiasi badan usaha terbesar di Indonesia, sangat diharapkan bisa bekerja dengan profesional. Dan membina agar berdaya saing, bukan cuma di tingkat nasional, tapi juga internasional," katanya.

"Apalagi, ke depan akan dibuka, procurement government (pengadaan barang dan jasa pemerintah), diminta agar diperbesar dari luar negeri. Kita akan mendapatkan kontribusi dari negara lain," tukasnya.

Jika hal itu terjadi, lanjut Abdul Muis, kemampuan tenaga kerja dan BUJK di dalam negeri menjadi penting. Karena itu, dia berharap, asosiasi-asosiasi perusahaan jasa konstruksi di Tanah Air berperan penting untuk meningkatkan kompetensi.

"Persoalannya apakah kita mampu?," cetusnya.

"Jangan pas dibuka, kita hanya menjadi tempat serbuan asing atau serbuan BUJK asing. Tapi kita nggak bisa bekerja atau dapat kegiatan konstruksi di negara lain. Ini menjadi PR kita semua. Di Ditjen Bina Konstruksi, kami ingin bekerja sama memperbarui kompetensi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi ini," kata Abdul Muis. 

Kementerian PUPR, imbuh dia, fokus mendorong penggunaan kontraktor dalam negeri, material dalam negeri sampai 90%. Dan seiring itu, tetap memastikan proyek-proyek yang dikerjakan memenuhi prinsip kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan estetika.

"Prinsip kualitas, memastikan standar yang tinggi. Ini yang selalu kami tekankan. Prinsip keberlanjutan lingkungan dan mengambil langkah pencegahan bencana, terutama dengan perubahan iklim yang sekarang kita rasakan," katanya.

"Dan, prinsip estetika. Proyek jangan asal jadi tapi nggak estetika.  Jadi seni juga harus," ucap Abdul Muis.