Sikap Kamala Harris soal Israel, Rusia-Ukraina, hingga China

Jakarta, CNBC Indonesia - Kamala Harris diprediksi akan menjadi calon presiden Amerika Serikat (AS) menghadapi Donald Trump. Hal ini terjadi setelah sang petahana Joe Biden mundur dari pencalonan presiden periode 2025-2029 dan memilih untuk mendukungnya.

Harris, yang saat ini menjabat Wakil Presiden, masih perlu memenangkan pencalonannya secara formal pada Konvensi Nasional Partai Demokrat Agustus mendatang. Diketahui, tidak semua calon penantang kandidat tersebut mendukungnya sejauh ini.

Salah satu yang disoroti dalam pencalonan Harris adalah sikap atas kebijakan luar negeri AS. Pasalnya, di masa kepemimpinan Biden, terus terjadi gejolak politik dengan Rusia, China, dan Gaza Palestina.

Berikut pandangan Harris atas negara-negara tersebut sebagaimana dikutip Al Jazeera, Selasa (23/7/2024).

1. Isu Gaza

Para analis memperkirakan Harris, jika terpilih, akan melanjutkan pendekatan Biden yang menggantung terhadap perang Gaza. Biden telah berulang kali menjanjikan dukungan untuk keamanan dan pertahanan diri Israel, sambil menyatakan simpati terhadap warga sipil Palestina di Gaza.

Harris telah membela hak Israel untuk membela diri. Pada bulan Desember 2023, ia mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa pihaknya "mendukung tujuan militer Israel yang sah untuk menghilangkan ancaman Hamas".

Minggu ini, Harris diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama kunjungannya ke AS. Namun, di saat yang hampir bersamaan, Harris meminta Israel untuk memperhatikan warga sipil Gaza.

"Ketika Israel menjalankan tujuan militernya di Gaza, kami yakin Israel harus berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil yang tidak bersalah."

Pada tanggal 4 Maret, Harris menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, dan menambahkan bahwa Israel perlu meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Pada tanggal 14 April, Harris mengunggah di X sehari setelah serangan Iran terhadap Israel, dengan mengatakan, "Dukungan kami terhadap keamanan Israel sangat kuat."

2. Rusia-Ukraina

Konsisten dengan pendirian Biden, Harris sangat mendukung upaya pertahanan diri Ukraina melawan Rusia. Harris juga, sama seperti Biden, adalah pendukung setia NATO.

Pada bulan Juni, ia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di KTT Perdamaian di Ukraina di Swiss. Ia menyerukan dunia agar mengakui langkah Rusia sebagai agresi.

"Agresi Rusia bukan hanya serangan terhadap kehidupan dan kebebasan rakyat Ukraina, ini bukan hanya serangan terhadap ketahanan pangan global dan pasokan energi," katanya pada sidang pleno pembukaan KTT tersebut.

Pada pertemuan puncak tersebut, Harris juga mengumumkan bahwa AS akan mengucurkan US$ 1,5 miliar (Rp 24 triliun) melalui Badan Pembangunan Internasional AS dan Departemen Luar Negeri AS. Hal ini untuk memperkuat sektor energi Ukraina.

Pada Konferensi Keamanan Munich pada bulan Februari, ia mengecam perang Rusia terhadap Ukraina dan berjanji AS akan menghormati Pasal 5 NATO, yang menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota aliansi mengharuskan semua negara lain dalam kelompok tersebut untuk ikut serta dalam konflik.

3. China

Harris diperkirakan akan tetap konsisten dengan kebijakan keras Biden terhadap China. Pada bulan September, ia menghadiri pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Indonesia, yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri China Wang Yi, yang mewakili Presiden Xi Jinping.

Selama KTT tersebut, ia menuduh China memaksakan klaim teritorialnya di Laut China Selatan yang disengketakan kepada negara-negara tetangga yang lebih kecil. Biden juga menugaskan Harris untuk mengunjungi Jepang dan Korea Selatan, sekutu utama di kawasan.

Selama debat calon wakil presiden pada tahun 2020, ia mengkritik tarif yang diterapkan mantan Presiden Donald Trump terhadap impor China, dan menuduh Partai Republik kalah dalam perang dagang dengan China.

Harris juga mendukung Taiwan, dan diperkirakan akan terus berlanjut jika ia menjadi presiden. Pada bulan September 2022, ia berjanji "akan terus mendukung pertahanan diri Taiwan".

4. India

Posisi Harris terhadap India telah mengalami pergeseran selama lima tahun terakhir. Harris memuji darah India yang didapat dari ibunya sebagai instrumen yang sangatlah penting dalam kehidupannya.

Pada tahun 2019, Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut Pasal 370, mengakhiri status semi-otonom Kashmir yang dikelola India. Saat itu, Harris yang masih menduduki jabatan senator dari California, mengecam aksi Modi itu.

"Kita harus mengingatkan warga Kashmir bahwa mereka tidak sendirian di dunia," ujarnya.

Namun, ketika Biden mulai menjabat, pendekatan Harris terhadap India mengalami perubahan. Pada tahun 2021, ia mengadakan pertemuan publik dengan Modi dan memuji peran India dalam memproduksi vaksin Covid-19.

AS dan India mempunyai kekhawatiran yang sama terhadap China, sehingga menjadikan India sebagai mitra strategis bagi AS di Asia. Biden telah menjalin serangkaian perjanjian pertahanan dan teknologi dengan Modi selama masa jabatannya.

Pada tahun 2023, Harris menjamu Modi pada jamuan makan siang kenegaraan di mana ia mengucapkan terima kasih kepada PM India atas "peran kepemimpinannya untuk membantu India muncul sebagai kekuatan global di abad ke-21,". Harris juga memuji kepemimpinan Modi pada KTT G20 tahun lalu.