Demo Berdarah Bangladesh Makan 139 Korban Jiwa, MA Batalkan Skema PNS

Jakarta, CNBC Indonesia - Demonstrasi warga masih terus terjadi di kota-kota Bangladesh. Mahasiswa masih terus turun ke jalan memprotes aturan kuota aparatur sipil negara yang diterapkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung.

Media lokal melaporkan bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan yang tersebar di sejumlah kota. Setidaknya 139 orang telah tewas, menurut data dari rumah sakit yang dirilis Minggu (21/7/2024).

Layanan internet dan pesan teks di Bangladesh juga telah dihentikan sejak Kamis,hari di mana pasukan keamanan memberlakukan aturan penindakan pengunjuk rasa yang menentang larangan pertemuan publik.

Baca: Terungkap, Alasan Sebenarnya Mahasiswa Bangladesh Protes Bak RI 1998

Demonstrasi ini sendiri dilakukan sebagai bentuk protes nasional atas pemberlakuan kuota khusus anak-anak pahlawan kemerdekaan untuk bekerja sebagai pegawai negeri. Sejumlah pelajar perguruan tinggi merasa bahwa aturan ini sangat diskriminatif.

Pemberlakukan sistem kuota terbaru mencadangkan 30% jabatan di pemerintahan untuk anak-anak dari mereka yang berjuang untuk memenangkan kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Sementara itu, ada jatah 10% untuk perempuan, dan 10% untuk penduduk di distrik tertentu.

Untuk mengendalikan situasi, Mahkamah Agung Bangladesh pada hari Minggu menghapuskan sebagian besar kuota pekerjaan. Hal ini membatalkan keputusan pemerintah sebelumnya.

"Menolak perintah pengadilan yang lebih rendah, Divisi Banding Mahkamah Agung memerintahkan bahwa 93% pekerjaan di pemerintahan harus terbuka bagi kandidat yang pantas," kata Jaksa Agung A.M. kata Amin Uddin kepada Reuters.

Meski begitu, sebagian pihak tidak merasa puas. Setidaknya empat koordinator protes mengatakan kepada BBC Bangla bahwa mereka berencana melanjutkan aksinya sampai mereka mendapatkan pembebasan beberapa pemimpin mahasiswa yang ditahan dan pemulihan internet serta layanan seluler lainnya.

Baca: Putin Respons Biden Mundur dari Pecalonan Presiden AS, Ini Kata Rusia

"Keputusan Mahkamah Agung nampaknya tidak jelas bagi kami. Tidak ada solusi yang jelas untuk semua jenis kuota," kata Abdul Quader, salah satu koordinator.

Para ahli mengaitkan kerusuhan ini dengan stagnannya pertumbuhan lapangan kerja di sektor swasta dan tingginya angka pengangguran kaum muda. Ini kemudian menjadikan pekerjaan di sektor publik dengan kenaikan upah reguler menjadi sangat menarik bagi kelompok yang mencakup hampir seperlima populasi penduduk.

Bangladesh juga menghadapi kesulitan ekonomi dan mendapatkan dana talangan sebesar US$ 4,7 miliar (Rp 76 triliun) dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada Januari tahun lalu setelah kesulitan membayar impor energi, yang mengurangi cadangan dolar dan meningkatkan inflasi.

Akan tetapi, penindakan demo ini disebutkan juga telah berdampak pada oposisi Hasina. Diketahui, partai Hasina pekan lalu menyalahkan Partai Nasional Bangladesh (BNP), atas demonstrasi ini.

Baca: Kronologi Drama Pilpres AS, Konspirasi Trump hingga Bye-Bye Biden

"Banyak pemimpin oposisi, aktivis dan pengunjuk rasa mahasiswa telah ditangkap dalam tindakan keras yang terjadi saat ini," kata Tarique Rahman, pejabat ketua oposisi utama BNP di pengasingan.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bangladesh Chaos bak RI 98, Negara Darurat-Puluhan Orang Tewas