Jawab Hashim Soal Kebijakan Utang Era Prabowo, Airlangga Bilang Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto kompak memastikan defisit dan rasio utang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025 akan tetap dikelola sebagaimana perencanaan yang telah digariskan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 menjadi salah satu yang menegaskan hal itu. Ia memastikan defisit APBN akan tetap dijaga di level bawah 3% dan rasio utang di bawah 40% terhadap PDB.

Pernyataan ini ia tegaskan untuk menepis keterangan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang mengungkapkan pemerintahan yang dipimpin kakaknya kelak akan menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini 39% terhadap PDB.

"Pertama, kita tetap komitmen pada makroprudensial di mana tingkat utang kita 40%. Kedua, kita juga jaga defisit kita di bawah 3%," tegas Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Ia memastikan, sampai saat ini belum ada rencana dan pembicaraan dari Prabowo untuk mengerek rasio utang hingga mencapai 50%. Menurutnya, Prabowo tetap berkomitmen memastikan kesehatan fiskal sesuai yang digariskan dalam (KEM PPKF). Dalam KEM PPKF rasio utang ditetapkan pada kisaran 37,98% - 38,71% PDB.

Hasil kesepakatan antara DPR dan Pemerintah di Badan Anggaran DPR terkait Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025, pun juga masih di bawah 40%.

Dalam kesepakatan itu, rasio utang juga masih tetap dikendalikan di kisaran 37,82 - 38,71% PDB. Defisit tahun anggaran 2025 pun telah disepakati untuk dikendalikan di kisaran 2,82 - 2,29% PDB yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Jadi ya tetap di bawah 40%, sesuai dengan KEM PPKF. Dalam RAPBN juga kan tidak ada yang dihapus, dan itu kan berbasis pada Undang-Undang," tutur Airlangga.

Pernyataan Airlangga ini pun searah dengan yang disampaikan Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad. Ia telah memastikan komitmen pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terhadap batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang sesuai status quo.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco kepada CNBC Indonesia.

"Tujuan utamanya meliputi: Menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0%; Mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo; Melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Hashim sebelumnya menyatakan pemerintahan yang dipimpin kakaknya kelak akan menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini 39% terhadap PDB.

Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program belanja ambisius Prabowo dan Gibran, salah satunya makan bergizi gratis. kenaikan batas utang ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak. Hashim mengaku tim Prabowo telah berkonsultasi dengan Bank Dunia.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim dikutip dari AFP, Kamis (11/7/2024).

"Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana," lanjutnya.

Patut diketahui, berdasarkan hukum Indonesia, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Hashim mengatakan Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara, baik pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti dan lainnya.

"Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," ujar Hashim