PDIP dan PKS Siap Koalisi Lawan Bobby: Jangan Sampai ada Kotak Kosong!

Jakarta, CNBC Indonesia - Jajaran DPD PDIP Sumut menyambangi kantor DPW PKS Sumut di Medan, Kamis (11/7/2024). Pertemuan pengurus kedua partai politik itu mengapungkan wacana koalisi bersama dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca: Isu Pilkada 2024 Kian Panas, Anak & Mantu Jokowi Bakal Tarung di Mana?

"Sebetulnya kunjungan balasan karena PKS sudah dua kali mengunjungi PDIP. Ini kunjungan balasan ini dalam rangka mempererat tali persaudaraan kedua partai. Tentu saja kedekatan ini akan kita jadikan modal untuk sama sama melangkah untuk membangun Sumut agar baik ke depan," kata Ketua DPW PKS Sumut Usman Jakfar usai pertemuan, Rabu (10/7/2024).

Usman pun menyebutkan jika kebersamaan dengan PDIP tidak hanya terjadi di Pilgub Sumut. Akan tetapi juga terjalin dalam pilkada kabupaten/kota.

"Ini masih dalam proses, itu harapan, semoga harapan itu menjadi kenyataan," sebutnya.

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon menjelaskan hingga kini mereka masih menunggu keputusan DPP terkait sosok yang akan diusung di Pilgub Sumut 2024. Jika DPP sudah memutuskan calon yang diusung, maka mereka akan all out memenangkannya.

"Artinya tegak lurus, kita berjuang sampai menang," jelas Rapidin .

Rapidin yang juga merupakan anggota DPR RI terpilih itu mengaku baik PDIP dan PKS belum ada menerima keputusan soal sosok yang akan diusung di Pilgub Sumut. Rapidin pun mengamini pernyataan Usman , jika kehadiran mereka hanya membalas kunjungan PKS.

Kendati demikian, Rapidin menuturkan saat pertemuan berlangsung, hati nurani kader PDIP dan PKS bergetar. Namun lagi-lagi, pihaknya masih harus menunggu keputusan DPP.

"Tetapi sepertinya, hati nurani saya dan hati nurani Pak Usman dan teman-teman semua kok bergetar bersama gitu lo, itu saya nggak tahu tanda-tandanya seperti apa, tapi di tataran kami PDI Perjuangan maupun PKS tidak ada wewenang kami untuk memutuskan siapa yang calon Gubernur Sumatera Utara," tutupnya.

Berharap Megawati Usung Calon untuk Lawan Bobby
PDIP Sumut berharap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengusung calon sendiri untuk melawan Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pilgub Sumut. Diketahui, Bobby saat ini satu-satunya bakal cagub Sumut yang sudah mendapatkan dukungan dari partai politik untuk maju di Pilgub 2024.

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon mengatakan jika Megawati merupakan sosok negarawan yang ingin membangun sistem demokrasi yang berkualitas. Sistem demokrasi berkualitas dinilai tidak mungkin terwujud jika Pilgub Sumut 2024 hanya mengusung satu calon dan melawan kotak kosong.

"Ibu Megawati itu seorang negarawan, seorang pejuang demokrasi, beliau itu dalam pemikiran dan pandangan saya, beliau itu akan membangun suatu sistem demokrasi yang benar-benar berkualitas, artinya kalau misalnya hanya untuk mencalonkan seorang kepala daerah di Sumatera Utara berarti nggak ada demokrasi dong," kata Rapidin.

"Nah di situlah nilai-nilai negarawan Ibu Megawati dan Partai PDI Perjuangan dan juga PKS, karena kami ingin membangun sebuah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang terbangun dari akar rumput, demokrasi yang terbangun dari hati nurani masyarakat Sumatra Utara, kalau hanya satu calon melawan kotak kosong, apa itu demokrasi?," imbuhnya.

Anggota DPR RI terpilih ini mengaku akan usulkan ke Megawati untuk mengusung calon sendiri di Pilgub Sumut 2024. Namun apapun keputusan Megawati, DPD PDIP Sumut bakal mengikutinya.

"Iya pasti (melawan Bobby meskipun sendiri), kalau saya ditanya sebagai Ketua DPD akan usulkan ke Ibu Megawati walaupun kita sendiri pasti kita akan membawa calon kita sendiri, itu tegas. Itulah permohonan kami dari DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu Ketua Umum," ucapnya.

Saat ditanya soal peluang berkoalisi dengan PKS, Rapidin mengungkapkan ada kesamaan kedua partai ini. Baik PKS maupun PDIP, masih menunggu keputusan DPP masing-masing soal sosok yang diusung di Pilgub Sumut.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: PDIP & PKS Minta PPN 12% Ditunda, Ini Jawaban Dirjen Pajak!