Pakai Jurus Ini, Luhut Pede RI Bisa 'Hujan Uang' & APBN Tak Tekor!

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
10 July 2024 12:20
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan rencana perlindungan industri dalam negeri. (Dok. Kemenko Marves)
Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan rencana perlindungan industri dalam negeri. (Dok. Kemenko Marves)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal menggenjot program digitalisasi di berbagai sektor komoditas. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak yang kini tengah anjlok.

Demikianlah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dikutip dari akun Instagramnya, Rabu (10/7/2024)

Semula, Luhut membeberkan bahwa penurunan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan terjadi karena adanya inefisiensi di berbagai sektor. Oleh sebab itu, pemerintah tengah membereskan proses digitalisasi untuk sektor komoditas di Indonesia.

"Efisiensi itu menjadi sangat penting. Berbasis elektronik tadi Govtec itu. Saya optimis itu angka (penerimaan negara) bisa naik banyak," kata Luhut.

Ia lantas mencontohkan seperti sektor mineral dan batu bara (minerba), yang sudah memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) yang saat ini mengintegrasikan batu bara.

"Nah ini yang sekarang kita mau bereskan. Makanya Govtech itu menjadi isu pemerintah. Saya pikir kita nggak boleh bergantung pada harga komoditas saja," kata dia.

Luhut mengungkapkan, sistem seperti Simbara nantinya juga akan diterapkan untuk komoditas berbasis kelapa sawit. Pasalnya, banyak penerimaan negara yang ternyata belum diambil dari sektor ini.

Bahkan berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sekian banyak perusahaan sawit yang ternyata belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal, setiap perusahaan wajib mempunyai NPWP untuk mengatur perpajakan.

"Itu kan semua penerimaan negara yang banyak potensi yang belum kita ambil. Masa ada sampai sekian banyak perusahaan misalnya di Kelapa Sawit, NPWP-nya aja nggak punya. Kalau NPWP nggak punya kan terus PPH barang semua juga kan nggak ditagih," ujar Luhut.


(ven/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Setoran Pajak Anjlok Bikin APBN Makin Tekor, Luhut Buka Suara!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular