Sah! DPR Bentuk Pansus Angket Haji 2024

Jakarta, CNBC Indonesia-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi membentuk panitia khusus (pansus) hak angket pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Pansus angket haji itu disahkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pada Selasa, (9/7/2024).

"Pembentukan panitia angket akan diproses sesuai dengan aturan," kata Muhaimin dalam rapat.

Pilihan Redaksi Orang RI ke Luar Negeri Merosot di Mei 2024, Efek Dolar Mahal? Valuasi Hingga Beda Visi Jadi Alasan BTN Batal Akuisisi Muamalat Mau Bikin Bank Syariah Besar, Ketua PP Muhammadiyah Buka Suara Niatnya Cari Senjata Bekas, TNI Malah Dapat Harta Karun Emas-Berlian Kemenag: 394 Jemaah Haji RI Wafat di Tanah Suci

Sebelumnya di dalam rapat, perwakilan dari Komisi VIII selaku pengusul hak angket Haji 2024, Selly Andriany Gantina mengatakan alasan pengusulan pembentukan hak angket ini. Anggota DPR dari Fraksi PDIP itu mengatakan hak angket merupakan hak dewan untuk mengawasi berbagai program pemerintah.

Dia mengatakan alasan usulan pembentukan hak angket pelaksanaan Haji 2024 ini dilakukan atas beberapa alasan. Di antaranya, penetapan kuota Haji tahun 2024 tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan.

Dia mengatakan dalam pelaksanaan haji 2024 seharusnya kuota haji khusus tidak lebih dari 8% dari kuota keseluruhan Indonesia. Sehingga penetapan pemerintah tentang kuota haji khusus yang melebihi angka itu telah bertentangan dengan aturan dan tidak sesuai dengan hasil Kesimpulan rapat panitia kerja di DPR.

"Semua permasalahan yang muncul merupakan hasil dari belum maksimalnya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama dalam melindungi warga dan jamaah haji," kata dia.

"Tambahan kuota terkesan hanya jadi kebanggaan, tapi tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan dan memperpendek waktu tunggu jemaah," lanjut Selly.

Adapun nama-nama anggota DPR yang akan masuk sebagai panitia hak angket berasal dari beberapa fraksi. Di antaranya dari Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem, PAN, dan PPP.

"Berdasarkan komposisi sesuai tata tertib, nama-nama tersebut terdiri dari 7 orang dari PDIP, 4 orang Golkar, 4 Gerindra, 3 Nasdem, 3 PKB,3 Demokrat, 3 PKS, 2 PAN, 1 orang dari Fraksi PPP," kata Muhaimin.

(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cak Imin Sebut AC Mati dan Tenda Haji Melebihi Kapasitas